Pasti Ada Silpa, Serapan APBD Tinggal Menghitung Hari

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI – Sampai saat ini, realiasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2021 masih terbilang rendah. Hingga akhir tahun ini belum mencapai 90 persen.

Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Harsa Wardana mengatakan, realisasi anggaran APBD tahun ini baru sekitar 70 persen. Ini belum termasuk dari dana BOS yang ada di dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

“Tapi secara umum sudah cukup tinggi, namun belum mencapai 90 persen, karena belum dijumlahkan secara keseluruhan,” kata dia, Senin (27/12).

Lanjutnya, jika telah digabungkan dengan anggaran yang ada di dinas Pendidikan Provinsi Jambi, memungkinkan saat ini telah mencapai 85 persen. “Sampai saat ini belum ada laporan dari dinas Pendidikan, kita masih menunggu itu,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bakeuda Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan terkait serapan APBD tahun ini, dipastikan ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Namun, untuk silpa tahun ini masih belum dapat dipastikan berapa, dari hitungan sementara, silpa dari APBD tahun 2021 ini sekitar Rp 560 miliar. Ini baru prediksi sementara, belum ada angka pasti terkait hal itu.

“Kalau silpa pasti ada, tapi belum tahu pastinya, karena masih ada yang belum direkap secara keseluruhan,” kata dia.

Lanjutnya, silpa tersebut merupakan dari total APBD 2021 sebesar Rp 4,6 triliun. Namun, dari total anggaran tersebut ada sebanyak Rp 1,7 triliun yang belum tertarik di khas daerah. Kata Agus, silpa tersebut merupakan anggaran yang belum bisa digunakan atau belum ditarik.

Dia menyebutkan, lambatnya realisasi APBD 2021 ini disebabkan karena lambatnya evaluasi APBDP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Untuk penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). sehingga untuk saat ini ada sekitar 30 persen lebih yang belum terealisasi.

“Ini nanti akan diupayakan pada APBDP, karena nyangkut realisasinya di situ. Memang evaluasi di Kemnedagri lebih dari lima belas hari waktu itu,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, beberapa pekerjaan dan serapan APBD mulai lakukan, namun untuk realisasinya masih rendah, Agus masih belum bisa mengatakan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang terendah, pasalnya, dia harus melihat data lebih dulu.

Di pemkot Jambi sendiri, jelang penghujung tahun 2021 ini, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sudah di atas angka 90 persen. Serapan anggaran ini tediri dari Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja daerah, serta lainnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Khusni melalui Kabid Akuntasi, Achmad Romadoni Sani mengatakan, untuk pendapatan daerah Kota Jambi yang ditargetkan senilai Rp 1.655.993.178.034 telah terealisasi 1.531.196.558.060 per 22 Desember 2021 lalu. Sedangkan untuk belanja daerah, dari target 1.959.282.419.058 terealisasi 1.523.640.875.569.

“Itu data sementara, karena masih pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) per 23 Desember lalu. Sehingga belum direkap. Nanti akan diketahui awal bulan mendatang,” kata Achmad Romadoni Sani, kemarin.

Tentu saja, angka realisasi tersebut juga akan berubah. Mengingat, sebelum tanggal 23 Desember kemarin, kata Achmad Romadoni Sani ada sekitar 250 Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum diajukan.

“Sepertinya nanti ketika sudah direkap, semua sudah klir. Data tersebut data per 22 Desember lalu. Sehingga per 31 Desember bisa lebih dari 95 persen realisasinya,” timpalnya.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yang ditargetkan Rp 454.001.834.233 terealisasi 356.504.974.780. Kemudian pajak daerah yang diteragetkan Rp 297.860.000.000 terealisasi Rp 239.964.211.883.

Kemudian dari retribusi daerah ditargetkan Rp 55.312.900.000 terealisasi Rp 49.921.465.877, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan  Rp 9.602.267.383 terealisasi Rp 9.638.772.829. Serta dari lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp 91.226.666.850 terealisasi Rp 56.980.524.190.

Disinggung mengenai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), dirinya pun tak menampik akan ada SiLPA pada APBD 2021 tersebut.

“Pasti ada, estimasi kita menurun. Tahun 2020 itu sekitar Rp 160 miliar, tahun ini estimasi kita Rp 100 miliar. Ini (SiLPA) karena ada anggaran dari pusat yang belum masuk dan dibayarkan tahun mendatang. Tapi pekerjaannya sudah selesai. Alasan lain, dari pagu tender yang mendapatkan penawaran lebih rendah,” terangnya.

Di Pemerintahan Kabupaten Tebo, serapan Anggaran APBD Kabupaten Tebo Hingga A?hir Desember Mencapai 88,18 Persen.

Kepala Bekeuda Tebo Nazar Efendi mengatakan, besaran serapan tersebut memungkinkan bertambah karena sampai saat ini masih ada beberapa kontrak dengan pihak ketiga yang belum tuntas,dan masih dalam proses penagihan.

"Beberapa kontrak selesai sampai 30 Desember. Sementara, proses rekapitulasi berlangsung hingga 31 Desember," katanya.

Nazar menambhkan, sejumlah proyek yang belum selesai tersebut berkaitan dengan pembangunan fisik yang ada di Dinas Kesehatan yaitu meliputi kegiatan pembangunan gedung poli klinik dan pembangunan gedung puskesmas Tebo Tengah,sementara untuk kegiatan pada dinas lain tidak ada kendala.

"Pembangunan tetap akan kita lanjutkan di tahun depan,artinya saat ini kita akan berlakukan adendum bagi rekanan yang melaksanakan pekerjaan.denda akan kita berlakukan setelah masa kontrak kerjanya habis,dan saat ini kita masih menghitungnya," jelasnya.

Lanjut Nazar, kalau persentse fisik pada proyek gedung poli klinik RSUD Tebo sudah mencapai 80 presen sedangkan gedung puskesmas Tebo Tengah sudah di angka 90 persen.

Lalu, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Tanjungjabung Barat terhitung dari januari hingga desember 2021 telah mencapai realisasi sekitar 97,05 persen. Dan ditargetkan sebelum 31 desember mendatang sudah rampung.

Hal itu disampaikan oleh, M. junaidi, Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjab Barat. Ia menjelaskan bahwa dari pagu anggaran pendapatan dan bekanja daerah (APBD) Tanjab Barat tahun 2021 sebesar Rp 1.345.937.481.269.00 dengan realisasi Rp. 1.306.193.114.697,43.

"Berdasarkan data update kita terhitung tanggal 23 desember 2021 ini sudah hampir memenuhi target atau sekitar 97.05 persen, tetapi masih ada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum memberikan laporan nya ke kita terakhir 15 desember kemarin dan nanti bakal masuk lagi laporan nya," ujar M. Junaidi.

Di Kabupaten Merangin, serapan anggaran Kabupaten Merangin tahun 2021 hingga saat ini baru mencapai angka 86 persen. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah hingga akhir bulan penghujung tahun 2021 ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Merangin, Masyhuri mengatakan, secara keseluruhan serapan anggaran terhadap APBD Kabupaten Merangin terbilang tinggi.

"Rata-rata semua (OPD) tinggi serapan anggarannya tahun ini," ujar Masyhuri (27/12).

Dirinya mengaku senang atas capaian tersebut, dalam artian bahwa program pemerintah berjalan dan mudah-mudahan juga tepat sasaran di masyarakat.

"Bidang Pertanian, Pariwisata. intinya yang mendukung perekonomian Nasional, seperti infrastruktur itu tinggi-tinggi semua. di PU sendiri, awal tahun mereka sudah ngebut," ungkapnya.

Masyhuri menyampaikan, salah faktor tingginya serapan tersebut bahwa saat ini hutang ke pihak ketiga (kontraktor) sudah diselesaikan, yakni tunda bayar dari 2020 ke 2021 sebesar 84 Miliar.

"Pertengahan tahun sudah kita selesaikan semuanya. Jadi tahun depan tidak ada hutang kita ke kontraktor," katanya.

Saat ini lanjutnya, yang menjadi fokus Pemkab Merangin adalah melunasi hutang ke PT SMI, yang mana total yang harus dibayar Kabupaten Merangin sebesar 156 Miliar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, mencatat per tanggal 27 Desember 2021. Serapan anggaran sudah mencapai 84,73 persen.

Kabid Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), Hilda Athia mengatakan, saat ini data yang sudah masuk melalui sistem aplikasi. Diakuinya, data tersebut belum final secara keseluruhan.

"Data ini masih bersifat sementara, karena teman-teman di beberapa OPD masih menginput pertanggungjawabannya ke sistem," katanya, Senin (27/12).

Lanjut Hilda, untuk realisasi belanja sudah mencapai 84,73 persen. Dari total anggaran APBD tahun 2021 yakni Rp 1.142.343.483.083 Triliun.

"Yang sudah kita reaslisasi itu Rp 1.002.140.315.053, per tanggal 27 Desember," ucapnya.

Ia menyebutkan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperkirakan akan selesai di bulan Januari 2021. Setelah melalui proses uji, baru dapat dipastikan angka pastinya.

"Januari baru bisa di pastikan angka finalnya, kalau untuk sekarang masih bersifat sementara," ungkapnya. (slt/zen/rul/bam/min/wan)