JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Provinsi Jambi masih rendah. Per tanggal 21 Juli, DAK Fisik baru mencapai 14,59 persen atau baru mencapai Rp 171.976.212.572 dari total anggaran sebesar Rp 1.178.612.432.00 dari pemerintah pusat.
Kementerian Keuangan RI memberikan batas waktu hingga akhir Agustus untuk merealisasikan. Jika masih banyak kabupaten kota dan Pemprov Jambi belum merealisasikan anggaran tersebut, maka nantinya anggaran tersebut tidak bisa digunakan.
“Malah bisa berdampak pada pengurangan anggaran yang masuk untuk DAK fisik dari pemerintah pusat. Karena di tahun ini realisasinya masih rendah,” kata Supendi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Kamis (22/7).
Dia menyebutkan, minimal kabupaten kota dan Pemprov Jambi sudah ada mengajukan atau tanda kerjasama kontrak untuk melakukan pembangunan fisik yang ada di Provinsi Jambi, terakhir akhir Agustus nanti.
DAK fisik ini, merupakan anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk membeli alat kesehatan.
Jika ini tak terealisasi, maka masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Tak bisa menikmati hasil pembangunan, seperti kondisi jalan yang masih rusak serta fasilitas lainnya. Anggaran tersebut bersifat standby, dan tidak terganggu dengan adanya refocusing.
“Karena ini sifatnya mereka mengajukan, yang jelas sekarang sudah ada anggarannya dan sudah dialokasikan serta siap digunakan. Kalau mereka mengajukan kita bisa langsung transfer ke rekening daerah,” kata dia.
Sementara anggaran yang baru terealisasi tersebut itu anggaran yang sudah ditransfer dari Kementerian melalui Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Padahal, Supendi sendiri sudah terus mengingatkan kepada pemkab dan pemprov untuk secepat mungkin merealisaikan. Sementara itu, pihaknya juga tak mengetahui betul apa sebabnya sehingga belum terealisasi dengan baik.
“Mungkin ada peraturan daerahnya yang membuat lambat, tapi kami kurang mengetahui itu karena kami sifatnya hanya menjalankan fungsi sebagai penyaluran dan pengawalan saja, selebihnya itu di daerah masing-masing,” jelasnya.
Supendi menyebutkan, jika realisasi anggaran tersebut kurang dari target, maka ini juga akan mempengaruhi pemasukan DAK fisik di Provinsi Jambi. “Bisa saja nanti anggarannya berkurang untuk tahun depan, jika anggarannya tak terealisasi penuh,” ungkapnya.
Diketahui, dari data yang diperoleh realisasi anggaran DAK fisik ini terendah ada di Kabupaten Bungo, baru terealisasi 4,22 persen atau sebesar Rp 4,65 triliun dari anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 110,37 triliun. Sementara untuk tertinggi yakni di Kota Sungaipenuh yang mencapai 43,60 persen atau Rp 19,10 triliun dari anggaran Rp 43,80 triliun.
Kemudian di Kota Jambi baru terealisasi 8,75 persen atau sebanyak Rp 9,34 triliun dari anggaran sebesar Rp 106,79 triliun. Kabupaten Muraojambi baru terealisasi 9,91 persen atau Rp 8,23 triliun dari Rp 83,07 triliun, Kabupaten batanghari terealisasi 7,82 persen atau Rp 9,30 triliun dari Rp 118,89 triliun. Kabupaten Tanjab Barat baru 8,64 persen atau Rp 6,34 triliun dari Rp 73,32 triliun, Kabupaten Tanjab Timur terealisasi 18,83 persen atau Rp 21,48 triliun dari Rp 114,07 triliun.
Kabupaten Merangin terealisasi 16,37 triliun atau Rp 8,97 triliun dari Rp 54,79 triliun. Kabupaten Sarolangun terealisasi 21,84 persen atau Rp 24,48 triliun dari Rp 113,29 triliun. Kabupaten Tebo terealisasi 13,56 persen atau Rp 10,65 triliun dari Rp 78,57 triliun.
Kabupaten Kerinci terealisasi 12,22 persen atau Rp 8,96 triliun dari Rp 73,30 triliun dan Pemprov Jambi 19,30 persen atau sebesar Rp 40,21 triliun dari anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 208,34 triliun. (slt)