JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, Jambi – Bulan depan, 40 siswa dari berbagai sekolah akan membawa nama Provinsi Jambi, di ajang Festival Anak Soleh Indonesia (FASI). Sayangnya, kegiatan yang digawangi oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Jambi ini, seolah tak dilihat.
Informasi yang didapat, panitia provinsi tak memiliki anggaran. Diserahkan ke pemda masing-masing. Untuk itu, pendamping dari setiap anak, dikenakan biaya Rp700 ribu per orang.
Baca Juga: Waduh Dinkes dan DPRD Digeruduk Gara-Gara RS Royal Prima, Berikut Penjelasannya
Ketua BKPRMI Provinsi Jambi, Hudori mengatakan, peserta yang mengikuti lomba di tingkat nasional digratiskan. Kecuali pendamping yang harus membayar Rp 700 ribu.
Kata dia, uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pendamping sendiri. Mulai dari makan, minum, tempat penginapan serta lain sebagainya. “Itu kebutuhan pendamping lah, tidak ada yang lain,” tambahnya.
Dia menambahkan, anggaran memberangkatkan pendamping dari peserta lomba tidak ada. Sehingga mereka harus membiayai sendiri. “Kita sudah komunikasi dengan Gubernur Jambi terkait hal ini,” singkatnya.
FASI tingkat nasional sendiri akan digelar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Mereka akan berangkat pada 24 Maret sampai 27 Maret mendatang. Syarat mengikuti lomba tersebut disesuaikan dengan tingkat lomba dan umur, mulai dari TK sampai SMP. “Yang jelas umur menjadi syarat khusus setiap tingkatannya. Dan untuk biaaya dari peserta itu ditanggung dari pemerintah setempat,” sebutnya.
Dia berharap, peserta dapat mengharumkan nama Jambi dan meraih hasil yang baik. Sehingga Jambi juga bisa dikenal dengan prestasi yang gemilang. Terkait hal ini, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Kamaluddin Havis menyebutkan, BKPRMI Provinsi Jambi memang tidak ada anggaran terkait hal itu.
Baca Juga: Minim Anggaran, Ketua KONI Sarolangun Minta Bangun Komunikasi dengan Swasta
Tapi menurutnya ini harus jadi perhatian. Kata dia, mereka yang membawa anak-anak untuk berlomba di tingkat nasional ini membawa nama baik Provinsi Jambi. Seharusnya harus ada koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Biro Kesra Setda Provinsi Jambi dan Sekda Provinsi Jambi terkait ini.
“Kalau untuk kepentingan Provinsi Jambi, jangan lah membawa hak pribadi orang. Kordinasikan dengan pemerintah,” kata dia. Dia meminta kepada panitia, untuk segera menghadap ke Sekda Provinsi Jambi. “Mungkin di sana ada dana tak terduga untuk membantu mereka, dan bisa membawa nama Provinsi Jambi lebih baik lagi,” tambahnya. (slt/rib)