Gelar Rakor Bersama BPKAD Kota Jambi

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI – Dalam rangka percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2021, kemarin (21/7), perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.
Rakor ini dihadiri langsung Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi, Andri Asmara Jaya dan Chitra Hari Saptagraha, Kasi Bank KPPN Jambi. Sementara dari Pemkot Jambi, dihadiri Plt Kepala BPKAD Kota Jambi, Khusni, perwakilan Inspektorat Daerah, dan perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Jambi.
Rakor ini dikatakan Andri Asmara bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh BPKAD Kota Jambi, berkenaan dengan realisasi yang bersumber dari DAK Fisik. Pasalnya, hingga Semester 1 ini, pencairan DAK tahap 1 masih sangat minim.
Berdasarkan data OMSPAN, realisasi DAK fisik Kota Jambi hingga saat ini dari total nilai Rp 106.961.013.000, diketahui pencairan pada tahap 1 seluruh bidang senilai Rp 5.013.652.500, sedangkan tahap 2 seluruh bidang baru Rp 4.325.769.900. atau secara keseluruhan realisasinya masih di bawah 10 persen, yakni 8,73 persen.
“Kami dari Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah diminta untuk dapat lebih dekat lagi ke Pemda. Ada dua hal, yakni mengenai earmarked 8% DAU/DBH untuk penyalurannya dan terkait DAK Fisik Pemda atas jaminan terhadap bidang-bidang yang belum tersalurkan depat terpenuhi dengan adanya perpanjangan waktu hingga 31 Agustus mendatang terhadap batas akhir pemenuhan syarat-syarat penyaluran,” kata Andri Asmara Jaya.
Apalagi untuk menjaga momentum perbaikan kondisi perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada kuartal kedua 2021 ke arah positif, maka dukungan belanja pemerintah termasuk transfer ke daerah sangat diperlukan.
“Sehingga rakor ini diharapkan dapat meneguhkan komitmen Pemda sehingga dapat mendorong percepatan penyaluran DAK fisik,” sebutnya.
Oleh sebab itu, sangat diharapkan komitmen bersama melalui koordinasi yang menyeluruh dengan instansi terkait agar dapat mendorong akselerasi penyaluran DAK Fisik.
Semetnara itu, Plt Kepala BPKAD Kota Jambi, Khusni mengatakan, sejauh ini terkait progres fisik bersumber DAK Fisik masih lancar. Namun memang pihaknya menemui beberapa kendala, di antaranya lambatnya pihak OPD dalam melakukan entry di Online Monitoring SPAN (OMSPAN).
“Kita sudah push tiap OPD, tapi dari OPD kadangkala lambat dalam melakukan entry ke OMSPAN,” sebutnya. Lanjutnya, terdapat beberapa tantangan penyaluran DAK Fisik, yakni proses Pengadan Barang dan Jasa, Administrasi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Pekerjaan, Proses Pembayaran, Perda APBD, dan Review APIP.
“Khusus mengenai review APIP, hanya difokuskan pada review kesesuaian data kontrak. Seluruh permasalahan yang mengemuka pada dasarnya telah diakomodir oleh aturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik,” tukasnya. (zen)