JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Cakupan vaksinasi di Provinsi Jambi memang cukup tinggi. Telah mencapai 66,23 persen yang telah terealisasi. Namun setiap daerah juga harus mempertimbangkan akurasi data di setiap kabupaten kota.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Efendy, saat kunjungan ke Provinsi Jambi dalam meninjau vaksinasi di Stiteknas Jambi agar memperhatikan data di kabupaten kota.
Kata dia, setiap kabupaten kota juga harus melaporkan data masyarakat yang divaksin ke daerah asal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Meski vaksinnya di luar kabupaten tempat masyarakat tinggal.
Muhadjir meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi untuk membenahi itu. Karena jika ini tidak diperbaiki, maka target vaksinasi di beberapa daerah akan terlihat kurang atau bahkan tak terealisasi.
“Saya sudah sarankan, kalau sudah divaksin data tersebut di kirim ke daerah asal sesuai KTP secara manual, supaya mereka terdata juga di kabupaten kota sendiri,” kata dia, saat kunjungan ke Provinsi Jambi meninjau vaksinasi, Sabtu (27/11).
Diakuinya memang yang terpenting saat ini masyarakat sdah divaksin, apalagi kini telah banyak kelompok yang melakukan vaksinasi masal. Maka ini akan lebih banyak masyarakat yang divaksin tidak terdaftar di tempat asalnya.
Untuk yang telah terjadi saat ini, menurutnya tidak menjadi masalah, namun ini perlu dilakukan untuk pendataan secara nasional pada target vaksinasi di masing-masing daerah, termasuk di kabupaten kota di Provinsi Jambi.
“Kalau penduduk kabupaten lain kerja di luar daerah, sehingga mereka akan vaksin di daerah tempat dia kerja,” sebutnya.
Dia menyebutkan, salah satunya di Kota Jambi yang cakupan vaksinasinya cukup tinggi, barang kali, itu ada masyarakat dari luar Kota Jambi. “Ini suatu hal yang harus disiasati di tiap daerah oleh petugas,” ungkapnya.
Dia mengatakan, ini menjadi penyebab di suatu daerah realisasi vaksinasinya melebihi 100 persen. Dan ini bisa saja membuat vaksinasi di daerah lain tak bergerak jika masyarakat yang telah divaksin tidak dilaporkan ke daerahnya sendiri.
“Kasihan kepala daerahnya, jadi terlihat seperti tidak bekerja dalam vaksinasinya. Walaupun tidak merugikan tapi pendataannya tidak akurat,” jelasnya. Dia juga meminta kepada petugas vaksinatornya, untuk mengirimkan kembali data tersebut ke kabupaten kota tempat mereka sesuai dengan KTP.
“Segera itu harus dilaporkan, jangan sampai ada daerah lain yang realisasi vaksinasinya rendah karena hal ini,” tandasnya. Diketahui, dirinya meninjau vaksinasi di Poltekkes Jambi tersebut didampingi oleh Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra, kemudian Gubernur Jambi Al Haris dan unsur forkopimda lainnya. (slt/rib)