Menkominfo Pastikan Transformasi Digital Tak Terganggu Meski Alokasi di APBN 2023 Lebih Kecil

 

 

 

Jumlah itu lebih kecil dibanding anggaran 2022 senilai Rp 21,63 triliun yang sebenarnya jumlah juga kurang dari anggaran yang diajukan Kementerian Kominfo di 2021 sebesar Rp 42,13 triliun.

 

Penyesuaian anggaran untuk 2022 dilakukan dan jumlah yang belum terpenuhi lewat APBN itu disesuaikan dengan sistem carried over atau seharusnya ditambahkan untuk anggaran di tahun berikutnya.

 

Namun ternyata kondisi itu tidak memungkinkan dan justru pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai lebih kecil.

 

Pemerintah di masa pandemi ini cukup banyak memberikan subsidi mulai dari subsidi perlindungan sosial hingga subsidi energi, sehingga porsi untuk anggaran seperti infrastruktur yang bersifat jangka panjang diatur lebih kecil besarannya.

 

Ada pun selain menyiapkan kebijakan multitahun, pihaknya juga menyiapkan upaya bauran pembiayaan atau blended financing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

 

Termasuk menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga program prioritas yang tinggi dapat tetap berjalan dengan metode yang tepat.

 

"Ini usaha yang akan kami lakukan, termasuk juga pembiayaan bilateral. Hal itu dilakukan dalam rangka menghemat atau memanfaatkan secara baik penggunaan APBN rupiah murni. Begitu jadi ada banyak bauran pembiayaan," ujar Johnny seperti dikutip dari jpnn.com.

 

Adapun Kementerian Kominfo di 2023 akan melanjutkan program yang sudah berjalan di 2021-2022 berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo mulai dari percepatan penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), menyiapkan peta jalan untuk transformasi digital di sektor- sektor strategis, menyiapkan integrasi Pusat Data Nasional (PDN), menyiapkan regulasi skema hingga pendanaan mendukung transformasi digital, serta menyiapkan kebutuhan SDM sebagai talenta digital. 

(viz)