JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -
Netizen Indonesia dan beberapa tokoh politik tanah air kemudian menghubung-hubungkan hal yang terjadi di Sri Lanka dengan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal dinasti Politik.
Keramaian netizen di sosial media, diramaikan pula dengan munculnya tagar #StopBayarPajak di Twitter. Dimana netizen seolah-olah menyamakan yang terjadi di Sri Lanka terjadi pula di Indonesia, dengan melihat bahwa anak dan mantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Daerah.
Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai GARUDA, Teddy Gusnaidi dalam postingannya di akun Instagram teddygusnaidi membahas mengenai hal ini.
"Konyolnya, ada yang menyamakan dinasti politik di srilanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia. Hal yang dicari-cari oleh para badut politik. Demi memuaskan hawa nafsu, mereka samakan antara demokrasi dengan dinasti politik," tulis Teddy di akun Instagram pribadinya, Minggu 17 Juli 2022.
Menurut Teddy yang juga pegiat media sosial, hal yang terjadi di Indonesia, di mana anak dan mantu presiden menjadi Kepala Daerah adalah berbeda dengan di Sri Lanka. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan hal itu karena memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Anak Presiden menjadi kepala daerah, anak kepala daerah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah itu dinasti politik? Jika itu dinasti politik, artinya UUD 45 disalahkan karena berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," tulis Teddy dalam kolom caption.
Menurut Teddy, didalam UU HAM, juga diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam pemilihan umum.
"Belum lagi berdasarkan UU HAM, bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara. Apakah para badut politik mau katakan bahwa UUD 45 dan UU HAM mengarahkan untuk dinasti politik?," sentil Teddy kepada para netizen.
Menurutnya, kekeruhan politik yang terjadi di Sri Lanka, diduga sengaja untuk dimainkan isunya di Indonesia oleh orang-orang yang berseberangan dengan posisi pemerintah saat ini.
"Kebencian merasuki, sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi," tegasnya.