JAKARTA - Pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan American Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham) telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
Pada pertemuan tersebut, hadir 18 Pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang merupakan anggota AmCham Indonesia.
Delegasi AmCham Indonesia dipimpin oleh Mr. Lin Neumann, Managing Director of AmCham Indonesia, dan Mr. James Castle, Founder of Castle Asia bertindak sebagai moderator.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas isu-isu yang cukup luas antara lain mencakup perluasan iklim investasi dan dukungan partisipasi pelaku usaha termasuk pihak swasta AS dalam membantu pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing industri, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja, kebijakan Pemerintah terkait Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi ekonomi digital Indonesia, Rencana Kerja Pemerintah untuk 2 tahun ke depan, dan Presidensi G20 Indonesia yang dikaitkan dengan peran Indonesia pada Global Crisis Response Group (GCRG).
“Varian Omicron agak meningkat pada beberapa pekan terakhir di beberapa negara termasuk Indonesia, namun masih dalam batas terkendali”, ujar Menko Perekonomian mengawali pembahasan mengenai perkembangan terkini kasus Covid-19.
“Perkembangan tindak lanjut putusan MK atas UU Cipta Kerja saat ini telah diakomodir melalui penerbitan UU No.13/2022 dengan memasukkan metode Omnibus Law”, tambah Menko Airlangga. “Strategi kebijakan Energi Baru dan Terbarukan dilakukan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE), Roadmap transisi energi, dan regulasi yang mendukung penggunaan EBT”, papar Menko Airlangga lebih lanjut.
AmCham Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah terhadap dunia usaha yang telah dirasakan manfaatnya hingga saat ini.
“Pelaku usaha AmCham Indonesia mendukung upaya kolaborasi yang dapat ditempuh untuk berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing Indonesia, di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan energi serta tensi geopolitik”, tegas Mr. James Castle, Founder of Castle Asia.
Menyimak berbagai masukan dari pelaku usaha AmCham Indonesia, Menko Airlangga juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme transisi energi, krisis pangan global dan akses pasar yang memiliki potensi kerjasama dengan pelaku usaha.
Dalam penjelasan mengenai EBT, Menko menyampaikan, “Pemanfaatan energi panas bumi saat ini berada pada tahap eksplorasi, dan pembiayaannya mendapat dukungan dari Pemerintah dan BUMN. Diharapkan mendapatkan juga dukungan dari pihak swasta termasuk bank-bank swasta milik AS. Dalam pemanfaatan energi air, infrastruktur pembangkit listrik tenaga air yang telah banyak dimiliki dalam kurun 4 tahun terakhir membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan lebih lanjut. Pemanfaatan energi surya masih dalam proses pengembangan di Kepulauan Riau melalui proyek panel surya temasuk floating solar panel yang diletakkan di atas permukaan air.”
Selanjutnya terkait dengan krisis pangan, Menko Airlangga menjelaskan “Dalam menghadapi instabilitas harga pangan global, Pemerintah Indonesia saat ini fokus dalam program diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, serta peningkatan produktivitas komoditas pertanian. Pemerintah juga akan mempertimbangkan bentuk-bentuk fasilitasi perdagangan yang dapat mengatasi kelangkaan komoditas pangan.”
Terkait upaya Pemerintah dalam negosiasi perdagangan di tengah tensi geopolitik yang kian memanas, adanya perjanjian Free Trade Agreements (FTA) akan sangat membantu dalam mengamankan akses pasar. Menko meyakinkan pelaku usaha bahwa saat ini Pemerintah tetap mengupayakan pembukaan akses pasar di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Uni Eropa dan Amerika.
AmCham Indonesia juga membahas perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan antusias dalam mendapatkan informasi kemajuan pengerjaan IKN untuk periode 2023-2024.
Menko Perekonomian menyampaikan beberapa perkembangan pembangunan infrastruktur penyimpanan air dan infrastruktur fisik utama lainnya.
“Pemerintah telah memiliki masterplan proyek pembangunan IKN yang akan disampaikan kepada publik pada kesempatan berikutnya. Diharapkan pihak swasta AS dapat berpartisipasi dalam pembangunan IKN dengan mengacu pada masterplan tersebut,” ujar Menko Perekonomian.