Siap Siap, DJP Kantongi Data Orang yang Tak Mau Bayar Pajak

Kamis 04-08-2022,19:44 WIB

Reporter : Surya Elviza

Editor : Surya Elviza

JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengantongi data orang orang yang tidak mau bayar pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi nama wajib pajak yang mangkir atau enggan membayarkan kewajibannya. "Termasuk pelaku usaha besar yang masih menghindari pajak," ujarnya. BACA JUGA:Breaking News, Belasan Siswa Kelas XII SMAN Titian Teras Jambi Keroyok Adik Kelas BACA JUGA:Hujan Deras di Kota Jambi, Wilayah Ini Banjir, Lurah: Sudah Tidak Asing Lagi Dikatakannya bawa pihaknya terus mengumpulkan data setiap tahun dan setiap saat. “Kami mengumpulkan data terus-menerus setiap tahun, setiap saat. Kami memiliki dan menerima kiriman data, dari kementerian dan lembaga dan yang terakhir dari institusi keuangan,” kata Suryo dalam Media Briefing yang dipantau di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022. Menurutnya, data yang diterima oleh DJP merupakan hasil implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. “Jadi, beberapa institusi perbankan dan finansial lain baik di dalam maupun luar negeri setiap tahun mengirim datanya ke kami mengenai saldo keuangan di akhir tahun periode. Terakhir kami mendapatkan data akhir tahun 2020 dan 2021,” imbuhnya. Suryo membeberkan data ini pula yang digunakan pemerintah dalam menargetkan wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2017 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022. BACA JUGA:Waduh! Sebelum Pemilihan Wakil Bupati, 35 Anggota DPRD Merangin akan Dikarantina di Luar Daerah BACA JUGA:Terkekang Pesan Dari Fed, Pergerakan Rupiah Hari Ini Lemah Sebelumnya Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyebutkan terdapat pelaku usaha besar yang belum membayar pajak kepada pemerintah sehingga perlu ditangani. Terkait hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta Chairul Tanjung berkunjung ke Direktorat Jenderal Pajak dan memberitahukan pengusaha besar yang dimaksud seperti dikutip dari jpnn.com. Kami sangat meyakini niat dan itikad baik Pak CT untuk mendorong penyelesaian ini secara bersama-sama kalau datanya akurat dan terkini, serta bisa dibaca dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yustinus. (viz)

Tags : #wajib pajak #pajak #menunggak pajak #kemenkeu #djp kemenkeu ri #djp

Kategori :

Siap Siap, DJP Kantongi Data Orang yang Tak Mau Bayar Pajak

Terkait

Pemda DKI Jakarta Wacanakan Retribusi untuk Kantin Sekolah: Langkah Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kebijakan PPN: Presiden Prabowo Bisa Turunkan Tarif Hingga 5% Meski Ada Rencana Kenaikan

Tax Amnesty Jilid III dan Peningkatan PPN: Kontroversi Kebijakan Pajak Indonesia 2025

Kenaikan PPN 12 Persen dan Seruan Frugal Living: Dampak Ekonomi yang Mengemuka

PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan: Apa Saja Barang dan Jasa yang Bebas Pajak?

Terpopuler

Ini Hasil Hitung Sementara Pilbup Tanjab Barat di Pilkada 2024

BREAKING NEWS: Insiden Perusakan Kotak Suara di Sungai Penuh, Diduga Tak Puas Hasil Penghitungan

Bayern Muenchen Amankan Kemenangan Tipis 1-0 atas PSG di Allianz Arena

1.886 Kota Suara di Distribusikan di 943 TPS Dalam Kota Jambi

Ramalan Zodiak Hari Ini: Apa yang Menanti Anda pada 27 November 2024?

Terkini

Ini Hasil Hitung Sementara Pilbup Tanjab Barat di Pilkada 2024

BREAKING NEWS: Insiden Perusakan Kotak Suara di Sungai Penuh, Diduga Tak Puas Hasil Penghitungan

Hasil Real Count Sementara, Agus-Nazar Unggul 67 Persen dari Aspan Tono

Solusi Dana Cepat Saat Renovasi Rumah, Indah : Ambil Kredit BRI Melalui Kantor, Proses Mudah, Cicilan Hanya Rp

Hasil Real Count Sementara, Agus-Nazar Unggul 67 Persen dari Aspan Tono