JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.
Luhut Binsar menilai harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan langkah simulasi termasuk skenario pembatasan volume.
Sebab, harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar yang berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
BACA JUGA:Akhirnya..! Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan Susul Ferdy Sambo Cs di Ditahan di Patsus
Menurutnya, hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.
"Untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut. Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," ucap Luhut Binsar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 21 Agustus 2022.
"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Marves itu.
Luhut Binsar menyadari perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
"Pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati," tegas Luhut.
BACA JUGA:Hari Ini Komisi III DPR Rapat Bersama Kompolnas Terkait Bungker Rp 900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo
Di sisi lain, anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi.
Selain itu, untuk mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik seperti dikutip dari jpnn.com.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," pungkas Luhut Binsar. (viz)