JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan pengambilan keputusan kenaikan harga BBM subsidi merupakan pilihan terakhir pemerintah.
Hal ini disampaikannya pada konferensi pers di Istana Merdeka, Sabtu 3 September 2022.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," katanya.
Jokowi mengatakan mestinya uang negara digunakan memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Umumkan Harga BBM Subsidi Naik, Kapolda Jambi Langsung Turunkan Personel
BACA JUGA:Setelah Kabur ke Thailand, Mantan Presiden Srilanka Kembali ke Negaranya...
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ungkap Presiden.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," jelasnya seperti dikutip dari JPNN.com
Dia menyampaikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan diprediksi akan terus meningkat.
BACA JUGA:Ferdy Sambo Sebar Ancaman, Anak Buahnya Nobar CCTV Pembunuhan Brigadir J
BACA JUGA:Jokowi Segera Putuskan BBM Naik atau Tidaknya...
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," katanya.
Hari ini, Sabtu 3 September 2022 pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax.
Harga pertalite sebelumnya Rp 7.650 kini menjadi Rp 10 ribu per liter, kemudian solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Sementara itu, BBM non-subsidi jenis pertamax naik dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
BACA JUGA:Diduga Sebar Hoaks, Aliansi Advokat Antihoax Polisikan Deolipa Yumara dan Kamaruddin Simanjuntak
BACA JUGA:Kunjungan Menteri Erick, BNI Amsterdam Tangkap Peluang Pasar Global
Jokowi sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
Nantinya mereka yang mendapatkan BLT sebesar Rp 150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.
Selain itu, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.
"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," katanya.
BACA JUGA:4 Kecamatan di Aceh Selatan Terendam Banjir, Ini Data Lengkapnya
BACA JUGA:Industri Game Lokal Diprediksi Tumbuh Pesat, Kemenkominfo : Harus Banyak Pemain Lokal
Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.
"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden. *