"Kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi membuat kita tinggal menunggu waktu saja untuk mendengarkan jeritan rakyat menengah ke bawah atau mungkin bahkan semua rakyat akan menjerit, pun demikian juga dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan adanya kebijakan ini," tuturnya.
Ia merinci, harga BBM tidak lagi naik sedikit namun ini sudah lompat harga, mulai dari yang disubsidi maupun yang non subsidi. Mulai solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp6.800, pertalite Rp7.650 menjadi Rp10.000, sedangkan yang nonsubsidi pertamax Rp12.500 menjadi Rp14.500.
"Saya menganggap bahwa kebijakan pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM tidak memihak kepada rakyat. Bagaimana tidak, Rakyat Indonesia masih berada pada fase pemulihan ekonomi akibat dari keterpurukan Ekonomi pasca menghadapi pandemi covid-19," ucapnya.
Atas polemik ini, dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten sarolangun, Mahasiswa, dan semua OKP yang ada di kabupaten sarolangun untuk menyuarakan ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat, menolak kenaikan harga BBM dan bahkan perlu menyuarakan Presiden harus turun dari jabatannya.
"Hidup atau mati, berdarah atau tidak, gagal atau pun berhasil, kami kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sarolangun siap berada digarda terdepan menyampaikan aspirasi rakyat sampai tuntutan ini tersampaikan dan menghasilkan keputusan yang didiskusikan secara terbuka," tutupnya. *