Berdasarkan aturan pemerintah pusat, itu sudah tidak diperbolehkan lagi.
“Sudah ada aturan yang melarang reklame bando, sudah tidak diperbolehkan karena berisiko keselamatan berlalu lintas. Lalu-lalu sudah pernah dilakukan penertiban, tapi masih berjalan. Nah ini ada apa,” cetusnya.
Untuk itu, ia meminta agar Pemkot Jambi membuat time plan penertiban khusus reklame bando.
BACA JUGA:Pangdam II/Sriwijaya Kunjungi SMAN 3 Kota Jambi, Serahkan Bantuan Komputer
BACA JUGA:Rayakan 15 Tahun Berkarya, Band Armada akan Konser di 15 Kota
Sementara untuk potensi pajak air tanah, juga disebutkannya masih belum optimal. Dari data yang didapatnya, saat ini baru ada 112 wajib pajak air tanah di Kota Jambi.
“Kita tidak tahu, sebegini besar Kota Jambi hanya 112. Dugaan kami seharusnya lebih, karena sangat banyak potensi wajib pajak, potensi usaha di Kota Jambi,” jelasnya.
Termasuk wajib pajak penerangan jalan yang diproduksi sendiri. Dari data yang ada, masih banyak yang wajib pajak belum dikukuhkan.
“Data sementara baru 40, dari usaha-usaha yang menggunakan genset itu mereka wajib pajak. Kita harap terdata baik oleh Pemkot Jambi,” terangnya.
BACA JUGA:Tak Lagi terima Bantuan PKH, Janda 2 Anak di Tanjab Timur Ini Kebingungan Biayai Sekolah Anaknya
BACA JUGA:Najwa Shihab Sindir Polisi Pamer Kemewahan : Halal Gak sih Duit Lu?
Untuk itu ia juga meminta agar Satpol PP Kota Jambi, DPMPTSP, BPPRD Kota Jambi serta lainnya dapat bersinergi.
“Sehingga data yang dimiliki benar-benar solid. Bukan hanya data adminitrasi, tapi secara materil perhitungan pajak,” pintanya.
Sementara untuk tindakan terhadap papan reklame yang tak memperpanjang izin, dirinya mengembalikan lagi ke Pemkot Jambi. Apakah harus dieksekusi (potong, red) atau dilayangkan surat peringatan.
“Itu kita kembalikan lagi ke Pemkot. Tapi kalau melihat kondisinya, ini sudah bisa dilakukan tindakan. Yang tahu tindakan mereka (Pemkot, red), apalagi sudah diberi peringatan beberapa kali,” jelasnya.
BACA JUGA:BKKBN Provinsi Jambi Jalin Kerjasama dengan Komisi IX