JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Menyambut Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September tahun 2022, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Jambi akan mengadakan rapat umum bersama ribuan Petani pada Senin, 26 September 2022.
Sebanyak 1.000 petani dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang berada di enam kabupaten Provinsi Jambi akan turut serta dalam aksi ini.
Aksi ini sendiri akan difokuskan di Kantor Gubernur Jambi dengan tuntutan agar pemerintah mempunyai sikap tegas dan komitmen yang dituangkan dalam kebijakan untuk menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi.
"Kami juga meminta kepada pemerintah agar mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi," kata Abdullah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, pada Sabtu, 24 September 2022.
BACA JUGA:Minggu Depan, Ada Kabar Baik Soal Kasus Ferdy Sambo, Apa Itu? Ini Kata Kadiv Humas Polri
BACA JUGA:Heboh Adegan Ranjang Natasha Wilona dan Aliando
Dalam Hari Tani kali ini, WALHI Jambi menyoroti mudahnya pemerintah baik di tingkat Provinsi dan Pusat mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk menggarap hutan atau lahan yang ada.
Namun, perusahaan-perusahaan ini kemudian banyak terlibat konflik dengan masyarakat yang membuat masyarakat dalam kondisi terpojok.
"Kita mencatat, Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan," katanya.
Dari ratusan konflik yang belum selesai ini, keterlibatan aktor utamanya adalah perusahaan ekstraktif seperti sawit, tambang dan HTI, pemerintah dan masyarakat korban dengan rincian lahan atas tambang mencapai 95 konflik. HTI atau hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.
BACA JUGA:Rincian Kekayaan Gubernur Papua Lukas Enembe, Mobil Mewah Hingga Aset Tanah Melimpah
BACA JUGA:PGA LIV
"WALHI Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam," ungkapnya.
Untuk Provinsi Jambi, Walhi mencatat ada 1.223.737 hektar lahan dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN yang terdiri dari sektor kehutanan, perkebunan sawit dan tambang, hal ini menjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah di Provinsi Jambi mengingat hanya 215.969.92 Ha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan kepada rakyat Jambi.
"Tidak hanya ketimpangan, keadaan ini juga memaksa masyarakat yang tanahnya ditimpa izin konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menghadapi konflik tiada henti dengan korporasi dan mafia tanah," pungkasnya. *