Oleh : Noviardi Ferzi
JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Besaran APBD Provinsi Jambi belum mampu memberi daya ungkit perekonomian masyarakat. Semestinya anggaran besar harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat, mampu memberikan kesempatan kerja, menekan angka kemiskinan dan dampak ganda lain yang lebih luas.
APBD Provinsi Jambi dimasa pemerintahan Gubernur Haris dengan Visi Jambi mantapnya, saya nilai masih menunjukkan kurangnya keberpihakan bagi kepentingan publik.
Saat ini pembangunan di Provinsi Jambi terhitung sangat boros dan tidak terarah, namun hasilnya tidak tampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat, sehingga pemprov perlu melakukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Hal ini terlihat dari alokasi belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Dalam hal inflasi dan kenaikan BBM saja kita melihat Gubernur tidak memberi dukungan penguatan daya beli masyarakat secara optimal.
BACA JUGA:Almuniza Harap Firefly Promosikan Wisata dan Budaya Aceh
BACA JUGA:Penyanyi Pinkan Mambo Ngaku jadi Simpanan Artis Berinisial G
Indikator lain tingkat penyerapan yang rendah juga menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah bagi kepentingan publik. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Jambi harus menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah. Wujud komitmen tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk peningkatan alokasi dan realisasi belanja yang lebih besar bagi kepentingan publik.
Penyebabnya klasik, antara lain, berupa program yang kurang berkualitas, tak menjawab permasalahan masyarakat pasca pandemi.
Padahal Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diharuskan memberi daya ungkit terhadap pembangunan di daerah. Sehingga APBD yang dikelola oleh provinsi ini dinilai mencerminkan kinerja yang optimal.
Kuncinya OPD harus mengelola anggaran berbasis kinerja. Di mana tiap anggaran yang dikeluarkan bisa mendatangkan hasil. Mindset OPD adalah money follow program, bukan money follow function.
BACA JUGA:Ada Supplier Minyak Subsidi ke Transportir Batu Bara, PT KGB Sebut Beri Uang Jalan
BACA JUGA:Harga Minyak Mentah Dunia Semakin Anjlok
Dalam APBD 2023, beberapa yang menjadi perhatian yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari sejumlah kondisi pemerintah daerah masih salah dalam memahami struktur APBD. Sehingga, keberadaannya tidak memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.