JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Mantan Kabareskrim, Susno Duadji heran soal tambang ilegal yang ada di Indonesia.
Susno Duadji merasa heran mengapa tambang ilegal terkesan masih terus dipelihara hingga puluhan tahun lamanya.
Ternyata jika ditelusuri tambang ilegal bisa membuat sejumlah pihak yang terlibat bisa 'kecipratan'.
Susno Duadji menyebut, tak hanya instansi pemerintah, namun penegak hukum juga tentu ada keterlibatan pada tambang ilegal ini.
BACA JUGA:Qatar Perkenalkan Keindahan Islam di Momen Piala Dunia 2022
BACA JUGA:Ratusan Ulama di Jambi akan Lakukan Ijtima Dukungan Ganjar Pranowo Capres 2024
"Seorang petinggi (Polri) bisa disetor Rp 2 M dan itu tidak seorang, tentunya ada level daerah dan saya lihat surat bocorannya itu sampai bawah," ujar Susno.
Susno Duadji juga tidak memungkiri soal dugaan keterlibatan adanya oknum aparat yang kecipratan uang tambang ilegal benar-benar meresahkan.
Bahkan permainan tambang ilegal ini mengakar sampai ke level bawah aparat penegak hukum.
"Kenapa tidak bisa dilaksanakan? ya karena pemerintah dalam hal ini Kementrian energi sumber daya mineral orangnya pintar semua membuat aturan yang tidak mungkin dilakukan oleh tambang rakyat.
BACA JUGA:Susno Duadji Ragu Surat Divpropam Berisi Jejak Komjen Agus Sampai ke Tangan Kapolri
Tambang rakyat hanya 1 hektar atau 5 hektar, kemudian izinya itu harus dikeluarkan Menteri didelegasikan Dirjen, kemudian persyaratannya yang tidak mungkin dipenuhi harus ada analisis dampak lingkungan, peta topografi, kemudian diajukan lewat Gubernur, lewat provinsi lalu ke Menteri," ujar Susno.
Kata Susno, hal ini cukup tidak adil karena melihat pendidikan warga di Desa tidak tinggi.
"Rakyat di desa itu buta huruf kebanyakan, kalau pun sekolah mungkin SD. Disuruh urus kayak gitu? ya makanya sampai sekarang hampir tak ada tambang rakyat, rakyat dijadikan penonton, sedangkan pemodal menambang secara legal di lahan dia yang diganti secara murah," ujar Susno.