Ribuan pemudik masuk dan keluar dari provinsi Jambi ke daerahnya masing - masing, selain itu ribuan pemudik pulang ke kampung halamannya di Sarolangun, Merangin, Kerinci, Bungo, Tebo, Tanjabbar dan Tanjabtim serta pemudik dikawasan Kota, Muaro Jambi dan Batanghari.
BACA JUGA:KPK vs Polri, Brigjen Endar Tetap Mau Ngantor
BACA JUGA:Ramalan Karier Berdasarkan Aries, Gunakan Hari Ini Untuk Mengubah Sikap
Tentu saja ini perlu dipersiapkan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki fungsi koordinasi antara perhubungan, PUPR, Kesehatan, BPBD dan koordinasi dengan instansi vertikal dengan Polda Jambi untuk keamanan lalu lintas pemudik.
Jangan sampai kebahagian itu tergerus kondisi jalan provinsi yang rusak, ancaman longsor, kemacetan karena angkutan batubara serta inflasi yang mendera melambungkan harga barang dan jasa.
Disini Gubernur Jambi telah gagal faham dalam memaknai dengan program berkualitas untuk menunjang aktivitas mudik warganya. Bukan alih - alih segera memperbaiki jalan, menghentikan kemacetan, menyediakan pos kesehatan pemudik ??
Gubernur dengan maksud entah apa, justru menumpang program Organda dengan menyediakan mudik gratis. Sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tidak melakukan mudik gratis karena keterbatasan anggaran.
BACA JUGA:Tak Mau di Polres Muba, Juragan Beras Ini Mohon Ditahan di Polda Sumsel Saja
Tentu tak ada yang salah dari usaha pak Gubernur menumpang program Organda ini, tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan itu ? Masyarakat tentu mau mudik gratis, tapi mereka lebih butuh jalan yang bagus, harga tiket yang terkendali, layanan kesehatan di jalan, dari pada sekedar mudik gratis. Artinya pemerintah Provinsi harus lebih hadir dalam mudik tahun 2023, bukan sekedar pencitraan menumpang program mudik Organda.*