Kasatgas Korsupga KPK Maruli Tua menyinggung untuk penganggagaran APBD secara bersama diawasi, karena dirinya meniliai dalam penganggaran APBD rawan terjadinya tindakan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.
BACA JUGA:14 Tips Memulai Usaha Katering, Mudah dan Praktis!
BACA JUGA:10 Tanda-tanda Keuangan Tidak Sehat, Segera Lakukan Hal Ini
"Karena bisa disalahgunakan untuk kepentingan Politik. Termasuk juga pokir-pokir (Pokok Pikiran Dewan) yang juga sangat rentan terjadinya tindakan korupsi," sebut Rully Singkat.
Tampak beberapa pejabat keluar dari ruangan tersebut, Kepala BPKAD Masyhuri, Kepala Bappeda, Sekretaris Dinas Pendidikan Muslim serta Kabid Bina SMP dan Kabid Bina SD.*