JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Di tengah dinamika politik pasca-pemilihan presiden, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mengambil langkah menarik dengan mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran.
Dalam sebuah acara halal bihalal TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Senin 6 Mei 2024, Ganjar menegaskan bahwa keputusannya ini bertujuan untuk menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang baru.
"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dengan tegas.
Namun, dia juga menyampaikan bahwa dirinya akan menghormati pemerintahan yang baru dan akan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dengan cara yang benar.
BACA JUGA:Tim Gabungan Polda Jambi Tutup 149 Sumur Minyak Ilegal di Desa Bungku Batanghari
BACA JUGA:Pj Bupati Bachyuni Resmikan Soft Opening Galeri Dekranasda Kabupaten Muaro Jambi
Ganjar menegaskan bahwa langkahnya ini juga merupakan bentuk moralitas politik, di mana cara berpolitik di Indonesia haruslah naik kelas dan terhormat.
Dia menilai bahwa tidak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa, dan jalur yang paling tepat untuk menyuarakan kritikan adalah melalui jalur parlemen.
Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. juga memberikan komentar terkait langkah Ganjar. Dia menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan, termasuk melalui partai politik dan gerakan politik.
Mahfud mencontohkan bahwa selain dari partai politik, capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai, yang termasuk dalam upaya membangun demokrasi.
BACA JUGA:Sederet Makanan yang Menjadi Pemicu Kolesterol
BACA JUGA:Ini Jenis Makanan yang Mampu Mengatasi Stres
Selain itu, Mahfud juga akan kembali mengajar di kampus untuk meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia.
Menurutnya, saat ini praktik hukum di Indonesia kerap tidak sesuai dengan etika, di mana undang-undang seringkali dibentuk sesuai dengan kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil.
Mahfud menegaskan bahwa perbaikan praktik hukum harus dilakukan untuk menjaga integritas negara.