JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kota Jambi telah lama mengimplementasikan konsep smart city, dan berbagai inovasi yang dilakukan telah meraih banyak penghargaan dari berbagai pihak.
Kemajuan ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, dalam acara evaluasi smart city yang diadakan sebagai bagian dari rangkaian Smart City Forum di The Meru Sanur, Bali, pada Senin 24 Juni 2024.
Sri Purwaningsih hadir didampingi oleh Plh Kadis Kominfo, Kadis DLH Ardi, Sekretaris Bappeda, serta Kabid TIK Dinas Kominfo.
Ia menjelaskan bahwa Kota Jambi memiliki empat program utama yang mendukung smart city.
BACA JUGA:Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Banjir Dukungan
BACA JUGA:Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi Sambut Kunjungan Kerja Kajari Muaro Jambi
Mulai dari penyiapan regulasi hingga pengembangan infrastruktur dan aplikasi, semuanya telah lengkap. Program smart city ini juga didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati bersama oleh DPRD Kota Jambi.
"Kami memaparkan bahwa Kota Jambi sudah lengkap dari segi regulasi, termasuk Perda per ruang hingga keputusan dan SOP lainnya," ujar Sri Purwaningsih.
Dalam paparannya, Sri juga menyebutkan bahwa pengembangan infrastruktur, aplikasi, dan SDM TIK serta kerjasama antar lembaga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi.
Selain itu, kota ini memiliki enam pilar utama dalam program smart city: smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart investment.
BACA JUGA:AHY Resmikan Implementasi Sertifikat Elektronik di 7 Kabupaten di Provinsi Jambi
BACA JUGA:Dituduh Gunakan Gelar Akademik Tanpa Hak, Ini Jawaban Menohok dari Caleg NasDem
"Alhamdulillah, enam pilar smart city yang dibangun oleh Kota Jambi mendapatkan apresiasi dari tim asesor. Semua program yang berdampak pada layanan publik, ekonomi masyarakat, dan pembangunan lingkungan sudah kami sampaikan. Intinya, smart city ini program yang luar biasa bagus dan harus menjadi komitmen seluruh pemerintah daerah," tegas Sri.
Saat evaluasi, Sri Purwaningsih juga ditanya oleh asesor mengenai kelanjutan program smart city jika dirinya tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Wali Kota.
Ia menekankan bahwa tugas kepala OPD adalah memberikan pemahaman kepada kepala daerah definitif bahwa smart city adalah keharusan untuk melayani masyarakat lebih baik.