MUAROJAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Syaiful Bakri, seorang aktivis dan pemerhati kebijakan publik, meminta Penjabat (PJ) Bupati Muaro Jambi untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Muaro Jambi.
Setelah pergantian PJ Bupati, Raden Najemi, muncul kabar tidak sedap bahwa semua paket proyek sudah "diijon" atau diatur pemenangnya bahkan sebelum proses tender dimulai.
Dugaan ini semakin kuat karena banyak paket lelang yang ditunda prosesnya, jika jelas di laman resmi ULP Muaro Jambi.
Syaiful Bakri mengungkapkan bahwa alasan penundaan tersebut diduga karena perusahaan dengan harga terendah bukanlah yang diinginkan oleh pihak tertentu.
BACA JUGA:Tersangka Pembunuhan Rekan Kerja di Jambi Dilimpahkan Tahap II ke Jaksa
BACA JUGA:Holding Perkebunan Nusantara III dan IIP BUMN Bantu 2 Kabupaten
Bahkan, ada kejadian di mana seorang oknum di ULP Muaro Jambi melarang beberapa rekanan untuk mengikuti lelang di paket tertentu karena sudah ada pemiliknya.
Kasus ini terbukti dengan adanya perusahaan yang memberikan harga terendah namun dikalahkan pada tahap evaluasi dengan alasan yang tidak mendasar.
Parahnya lagi, dua pekerjaan tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang sama.
Selain itu, terdapat beberapa paket tender fisik yang seharusnya sudah segera berkontrak mengingat sekarang sudah bulan Juli.
BACA JUGA:Ini Bahan Bakar Pengganti BBM Bensin, Menurut Luhut Pandjaitan
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan tentang kapan proses fisiknya bisa dikerjakan.
Syaiful Bakri menilai bahwa ada upaya untuk merendahkan kinerja PJ Bupati Muaro Jambi, Raden Njemi, yang secara tidak langsung juga melemahkan kinerja Gubernur Jambi.
Ia mendesak agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan proses tender yang adil dan transparan demi kemajuan daerah