Sarolangun – JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 27.214 pekerja rentan di desa/kelurahan serta petugas adhoc Pilkada di Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2024. Acara ini berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun pada Rabu 6 November 2024.
Peluncuran ini bertujuan untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Sarolangun, yang kini mencapai 66,08 persen dari sebelumnya 41,02 persen. Peningkatan ini signifikan mengingat total pekerja di Sarolangun berjumlah sekitar 136.619 orang.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pj. Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP, M.Si, Direktur Rencana Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Muhyidin, SE, MM, serta kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan dari Sarolangun, Sungai Penuh, Kerinci, Tebo, dan Muara Bungo. Selain itu, para camat dan perwakilan pekerja rentan serta badan adhoc Pilkada 2024 juga turut hadir.
Acara peluncuran ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur Rencana Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, bersama Pj. Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, yang disaksikan oleh para tamu undangan. Pj. Bupati Bahri juga menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan. Selain itu, diserahkan pula bantuan sosial berupa Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA:Mobil Pickup Terbakar di Jalan Tol Baleno Jambi, 2 Orang Tewas Terbakar
BACA JUGA:Ryan Reynolds Ungkap Rencananya Akan Bermain Film Bersama Hugh Jackman
Aris Tri Saputra, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sarolangun, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas dukungannya dalam meningkatkan cakupan UCJ di daerah ini. “Dengan adanya program ini, kami berharap 27.214 pekerja rentan dapat terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Kami harap program ini bisa terus berjalan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Pj. Bupati Sarolangun, Bahri, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan UCJ di Sarolangun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Kita berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memanfaatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bahri.
Bahri juga menyoroti bahwa dari 136.619 pekerja di Sarolangun, baru 41,02 persen yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. “Dari 112.268 pekerja, ada sekitar 65.442 pekerja rentan yang belum tercover BPJS. Melalui APBD perubahan, kita meningkatkan cakupan perlindungan bagi 27.214 pekerja rentan, termasuk petugas KPU dan Bawaslu yang bekerja dalam badan adhoc,” jelasnya.
Peluncuran ini diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih luas bagi pekerja rentan di Kabupaten Sarolangun, sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.