JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan KB di Kota Jambi. Baik itu secara dukungan operasional maupun pelayanan hingga pegerakan KB di Kota Jambi.
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana belum lama ini mengatakan, hal itu perlu dilakukan demi menjamin keberlangsungan hidup keluarga di Kota Jambi.
Selain itu pula, DPPKB Kota Jambi diharapkan dapat bersinergi dan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah faskes di Kota Jambi.
“Diharapkan lebih bersinergi dalam penyelenggaraan dan meningkatkan capaian pelayanan KB. Salah satunya adalah dalam penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kota Jambi,” terang Maulana.
Baca Juga: Pencopet Beraksi di Kawasan Pasar, 1 Unit Handphone Korban Raib
Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Copet di Kawasan Pasar
Jika pihak-pihak yang dimaksud berkomitmen dalam pelayanan KB, tentu para peserta KB akan terjamin akses dan kualitas pelayanan KB itu sendiri.
Sebelumnya juga, DPPKB Kota Jambi telah melakukan MoU bersama sejumlah faskes di Kota Jambi, untuk meningkatkan pelayanan KB di Kota Jambi.
DPPKB Kota Jambi sendiri memiliki program pelayanan KB keliling yang dilakukan secara acak di beberapa Kota Jambi. Termasuk menerima pelayanan KB di kantor DPPKB sendiri.
"Kami juga ada pelayanan namanya Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK). Jadi kita antar ke rumah," kata Kabid Pembinaan KB, Rohma.
Baca Juga: Hati-Hati! terkena Petasan Jari Bocah Ini Alami Luka Bakar
Baca Juga: Walikota Bukittingi Erman Safar Sebut Alasan Tak Bangun Infrastruktur
Pada dasarnya, kata dia pelayanan keliling ini untuk mendekatkan pelayanan, karena ada sebagian masyarakat yang jauh jika harus ke kantor DPPKB Kota Jambi.
Program KB ini selain dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengaturan kelahiran anak. Diharapkan juga dapat membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga.
Pada muaranya terbentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah membatasi punya anak yakni cukup dua anak, supaya anak nantinya betul-betul mendapatkan pendidikan yang layak serta gizi yang cukup.(zen)