MUARABULIAN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Batanghari, mendapatkan sejumlah rekoemndasi dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Batanghari, menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batanghari tahun anggaran 2021.
Seperti yang disampaikan Sirojudin, mewakili Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Batanghari. Seperti di antaranya mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Fraksi Golkar meminta agar Dinas Perkim dapat terus mengawal bantuan tersebut, khususnya untuk pemenuhan perumahan relokasi warga Lorong Kayo Hitam, Kelurahan Muarabulian.
Selain itu, Dinas Perkim juga diminta lebih memperhatikan serta meningkatkan kondisi layak terhadap program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
BACA JUGA: Uang Puluhan Juta Raib Ditipu, Ojol di Semarang Justru Makin Sedih Saat Lapor Polisi
BACA JUGA: Sindikat Pembobol Aplikasi Peduli Lindungi yang Diamankan Polda Jambi Pasang Tarif hingga Rp1,5 Juta
“Kemudian hasil pajak penerangan jalan yang diberikan perusahaan-perusahaan agar bisa dilimpahkan ke Dinas Perkim,” kata dia.
Rekomendasi ini diberikan saat gelaran sidang Paripurna di DPRD Kabupaten Batanghari, Selasa 19 April lalu.
Dalam Paripurna tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan Dewan ini merupakan tanggapan mengenai LKPj. Di mana LKPj tersebut merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.