JAMBI-INDEPENDENT. CO. ID- Terkuaknya kongkalikong Dirjen Kemendag dengan sejumlah perusaah produsen minyak goreng ini menjadi pintu masuk penting untuk membongkar tuntas mafia migor yang sudah jelas-jelas menyengsarakan rakyat banyak.
Politikus PKS Mulyanto menilai, kejahatan tersebut tidak mungkin terjadi jika hanya atas kemauan orang perorang, dengan begitu ia meminta kepada Kejaksaan Agung terus mengusut oknum petinggi perusahaan minyak goreng yang terlibat termasuk ke ranah korporasi.
"Jangan berhenti pada asumsi, bahwa para pelaku korupsi tersebut sebagai oknum, tetapi juga harus dianggap sebagai perwakilan lembaga alias korporasi,” tegas Mulyanto, Kamis, 21 April 2022.
Kejagung jangan takut untuk masuk membongkar masalah ini secara tuntas hingga akarnya.
Baca Juga:Gerakan Sejuta Vaksinasi Waka Polda Kejar 30 Ribu Masyarakat
Baca Juga:Pembatasan Salat Idul Fitri Ditiadakan Tapi Ada Syaratnya, Simak Ini
“Masak negara kalah dengan korporasi,” sindir Mulyanto.
Kata anggota Komisi VII DPR RI ini, korporasi dari para tersangka tersebut harus diperiksa secara seksama.Ia juga menegaskan, kasus ini harus dikembangkan dan dikejar sampai ke akar-akarnya.
Sambungnya, sekarang adalah momentum yang tepat untuk menata bisnis migor ini.
Pemerintah harus sungguh-sungguh menindak korporasi yang nakal, menyimpang dan bahkan melawan hukum.
Baca Juga:Dulu Nangis, Kini Megawati Minta Rakyat Tak Mengeluh BBM Naik
Baca Juga: Tim Gabungan Grebek Gudang Minyak di Jambi Timur
“Saatnya membangun tata niaga migor yang sehat, tidak bersifat oligopolistik dengan aktor-aktor yang patuh menghormati aturan main,” tegas Mulyanto.
Lanjut Mulyanto sudah sekian lama produksi dan harga migor kita didikte oleh pasar yang bersifat oligopolistik. Bahkan Pemerintah pun menyerah dengan melepas tata niaga migor keemasan pada mekanisme pasar, padahal baru mencoba melakukan intervensi melalui penetapan HET,” ujar Mulyanto.
Kondisi ini, kata Mulyanto, tentu tidak sehat, karena menimbulkan kelangkaan dan harga migor yang selangit.