JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap (RSUD HAM), yang menjadi salah satu rujukan perawatan Covid-19, mengaku hingga kini belum menerima pembayaran klaim senilai Rp21 miliar. Ini dikatakan Dirut RSUD HAM Kota Jambi, Rudi Pardede saat dihubungi, Selasa 19 April 2022.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menunggu proses pembayaran dari Kemenkes RI. Jika tak kunjung cair Kata Rudi, pihak menagemen RSUD memiliki rencana untuk meminjam ke Bank Jambi.
"Jika memang kondisi keuangan RSUD HAM sangat-sangat mengkhawatirkan dan akan dilakukan peminjaman secara bertahap sesuai kebutuhan biaya operasional yang urgent," katanya.
Wali Kota Jambi, Syarif Fasha memberi tanggapan terkait masalah ini. Menurutnya, kondisi itu terjadi bukan hanya kota Jambi saja, akan tetapi seluruh Indonesia.
Baca juga: PDK Kosgoro 1957 Dilantik, Cek Endra Jadi Ketua PDK Provinsi Jambi
Baca juga: Mau Dapat Gas Melon, Warga Mesti Bawa KTP dan KK, Ini Penjelasan Disperindag Bungo
"Saya sudah menyurati Dirjen Pelayanan Kesehatan terkait piutang RSUD HAM ini yang jumlah cukup besar. Sehingga kondisi RSUD HAM saat ini mengkhawatirkan untuk operasionalnya,” jelasnya.
Bahkan kata Fasha, terkait hal ini RSUD HAM bisa terancam bangkrut. Maka dari itu menyarankan untuk meminjam uang ke Bank Jambi.
“Kami tidak bisa intervensi menggunakan APBD, karena sudah berjalan. Saat rapat terakhir, saya menyarankan untuk melakukan peminjaman ke Bank Jambi. Jadi saat ini mereka sedang meminta peningkatan plafon di Bank Jambi, dan melengkapi tahapan-tahapannya," kata Fasha usai paripurna di DPRD Kota Jambi.
Fasha mengatakan, jumlah piutang yang belum dibayar oleh pusat adalah senilai Rp20 miliar lebih. (zen)