JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Setelah Febriansyah, terdakwa kasus Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) Kota Jambi divonis bersalah, Tim Penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jambi segera melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Arief Ardiansyah mengatakan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan nama-nama lain yang terlibat kasus ini.
"Benar, saat ini sedang kita koordinasikan, segera penyidik kita akan bertemu dengan Jaksanya," kata Kompol Arief, Jumat 15 April 2022.
Arief menambahkan, bahwa koordinasi ini adalah tindak lanjut dari vonis yang diterima oleh terdakwa Febriansyah.
Baca Juga: Ketua Umum Persit KCK Borong Produk saat Kunjungi Galeri Keterampilan Persit di Bali
"Perkembangan selanjutnya nanti akan kami sampaikan kembali," tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Febriansyah, terdakwa kasus KTP Elektronik (KTP el) palsu divonis 6 bulan penjara subsider 1 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi. Majelis hakim menyatakan pegawai Dinas Dukcapil Kota Jambi itu melanggar pasal 96 A Jo. pasal 8 ayat (1) huruf c UU No 24, Tahun 2013, tentang perubahan UU No 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.
“Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 6 bulan, dengan subsider 1u bulan,” kata Zuhdi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi. Sidang perkara e-KTP asli tapi palsu (Aspal) itu dipimpin oleh ketua majelis hakim Alex Pasaribu, pada Rabu (6/4).
Dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa mencetak KTP elektronik (e-KTP) palsu sejumlah warga Kota Jambi untuk keuntungan pribadi. Perbuatan itu tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa. Setidaknya ada enam orang lainnya yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dituntut dalam berkas terpisah.
Baca Juga: Kisah Cinta Kamu Berdasarkan Ramalan Zodiak Hari Jumat 15 April 2022, Hubungan Virgo Mungkin Bakal Retak
Dalam melakukan perbuatannya, terdakwa melakukan pencetakan e-KTP di luar jam kerja. KTP elektronik yang dicetak adalah dari permintaan setidaknya 22 orang. Terdakwa dan rekannya memungut bayaran dari 22 orang tersebut antara Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per orang.
Perbuatan itu dilakukan kisaran bulan April hingga Mei 2021. Terdakwa mulai melakukan perbuatannya sejak diajak oleh Abdi Saputra untuk mencetak e-KTP di luar jam kerja. Selain terdakwa, Abdi juga mengajak Putra Pratama, Eka Vidya Nugraha serta Aprianto. (dra)