Dosen Pengampu kami : Akbar Kurnia Putra S.H., M.H
Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur kegiatan organisasi internasional. Pada awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai tindakan dan hubungan antar bangsa.
Namun seiring dengan perkembangan pola hubungan internasional, pemahaman menjadi lebih kompleks dan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan pedalaman. Berikut ini penjelasan mengenai pentingnya perairan pedalaman.
Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ke-3 pada tahun 1982, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mengatur hukum laut, disepakati. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji dan Mauritius adalah kekuatan pendorong di balik perjanjian ini.
Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut.
Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan, juga mencakup saluran air seperti sungai dan kanal, danau, dan terkadang air di dalam teluk kecil .
Di perairan pedalaman , kedaulatan negara sama dengan yang dijalankannya di daratan. Negara pantai bebas membuat undang-undang yang berkaitan dengan perairan pedalamannya, mengatur penggunaan apa pun, dan menggunakan sumber daya apa pun.
Dengan tidak adanya perjanjian yang bertentangan, kapal asing tidak memiliki hak lintas di dalam perairan pedalaman, dan kurangnya hak lintas damai ini merupakan perbedaan utama antara perairan pedalaman dan perairan teritorial.
"Perairan kepulauan" di pulau-pulau terluar negara kepulauan diperlakukan sebagai perairan pedalaman dengan pengecualian bahwa lintas damai harus diizinkan, meskipun negara kepulauan dapat menetapkan alur laut tertentu di perairan tersebut.
Klaim oleh satu negara bagian atas jalur air sebagai perairan pedalaman telah menyebabkan perselisihan dengan negara bagian lain. Misalnya, Kanada mengklaim bagian dari Lintasan Barat Laut sebagai bagian dari perairan internalnya, sepenuhnya di bawah yurisdiksi Kanada.
Klaim yang telah disengketakan oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara maritim, yang menganggapnya sebagai selat internasional, yang berarti bahwa kapal asing memiliki hak lintas transit. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, yang dibentuk pada tahun 1994.
Memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sengketa maritim antara negara-negara pihak, meskipun dalam praktiknya, resolusi ini bergantung pada kesediaan negara-negara tersebut untuk mematuhi putusan.
Status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya. Kedaulatan perairan pedalaman adalah milik Negara Pantai.
Editor :
- Rahmad Hidayatulloh (B10020009)
- Suci Fitrah Kharomah (B10020012)
- Nasya Aisyah Putri (B10020016)
- Febrianti Wahyuni (B10020023)