JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) sayangkan persoalan Kades yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk 3 periode.
Dukungan ini disampaikan saat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada Selasa 29 Maret 2022 kemarin.
Dalam Silatnas tersebut, Apdesi mendukung Presiden Joko Widodo 3 periode. Ini merupakan salah satu rekomendasi dari Apdesi yang di soroti publik.
Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Iwan Sulaiman Soelasno menyayangkan sikap para kades yang mendukung dan membahas jabatan presiden 3 periode.
Baca Juga: Di Tanjab Timur, Ada Penolakan Vaksinasi Pelajar
Baca Juga: Merasa Dihakimi, Begini Curhatan Dokter Terawan Sebelum Dipecat
Menurut dia, selain 3 periode masih banyak permasalahan lain yang harus dibahas dan diurus oleh Kemendagri, bukan 3 periode.
Khususnya dalam konteks binwas kepada desa sesuai amanat UU Desa. Salah satunya soal tata kelola pemerintahan desa yang sampai saat ini belum baik dan masih marak korupsi.
"Bagi saya ini bentuk kegagalan pembinaan dan pengawasan (binwas) Kemendagri,” kata dia, Rabu 30 Maret 2022.
“Ini tanggung jawab binwas Kemendagri. Mengarahkan kades bicara soal 3 periode Presiden itu tak elok, sebenarnya tak urgent, bukan agenda yang mendesak bagi Kades,” sambungnya.
Baca Juga: Tidak Ada Jabatan Kades di Tanjab Timur Diisi Pjs
Baca Juga: Wali Kota Jambi Fasha Serahkan Honor RT Triwulan Pertama
Iwan menegaskan sejak tahun 2015 Presiden Jokowi sudah memutuskan kewenangan desa dibagi dua, yaitu Kemendagri dan Kemendes PDTT. Kemendagri tentu saja berwenang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Iwan meminta Kemendagri fokus saja memperkuat kapasitas kepala desa dan aparatur pemerintahan desa daripada menggiring Kades ke ranah politik praktis.
Iwan menilai kades dan aparaturnya masih lemah menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga berdampak pada korupsi dan lemahnya pelayanan publik di desa.
Ini jadi tugas dan tanggung jawab Kemendagri. Saat ini saya melihat malah Kemendes PDTT yang gencar memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Desa,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Apdesi periode 2017–2021 ini.(slt)
Artikel ini telah tayang di jpnn.com, dengan judul Kades Ikut Bicara Jokowi 3 Periode, Pentolan SOKSI Bereaksi, Menohok