JAKARTA - Sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia akan fokus pada tiga isu utama yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
Sebagaimana diketahui, perekonomian global saat ini menghadapi tantangan pemulihan yang tidak merata dan ketidakpastian global, yang berdampak pada perekonomian negara berkembang dan maju, baik bagi negara anggota G20 maupun di luar G20. Untuk itu, dalam mendukung G20 agar dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif, kuat dan berkelanjutan, Forum Business20 (B20) harus dapat menjembatani antara konsep dan ide dengan aksi nyata, sehingga G20 dapat diimplementasikan secara kongkret.
“Kami berharap acara ini dapat menjadi media diskusi antara Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat regional maupun global, untuk mengomunikasikan strategi untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara “B20 Inception Meeting” yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis (27/01).
Menko Airlangga juga menekankan perlu ditemukannya cara untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan dari pandemi dan pemulihan ekonomi. Pembukaan kembali kegiatan ekonomi, bisnis dan masyarakat perlu diiringi dengan diperkuatnya sistem kesehatan dalam mengendalikan penyebaran virus.
Peristiwa pandemi menegaskan bahwa pengambilan kebijakan terkait kesehatan yang tepat sasaran akan menopang ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan kesehatan yang lebih kuat adalah kunci exit strategy.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengembangan digitalisasi, Indonesia mengajak negara anggota G20 untuk meningkatkan upaya dalam memastikan transformasi digital berlangsung, karena inovasi dan teknologi akan bermanfaat bagi yang dapat mengelolanya. Forum B20 diharapkan dapat berbagi pengetahuan tentang bagaimana mempersiapkan pekerja dan sumber daya manusia untuk pekerjaan di masa depan.
Dalam upaya mempercepat transisi energi bersih, terutama di negara berkembang, komitmen tegas telah dibuat pada KTT G20 Roma dan COP26 Glasgow. Dengan bantuan Forum B20, G20 dapat bergerak cepat ke implementasi sektor energi dengan menempatkan kerangka kerja untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.
Dengan demikian, dunia usaha dan Pemerintah harus dapat bersinergi dan yang tidak kalah penting adalah agar pada Forum B20, setiap negara harus dapat mengesampingkan perbedaan politik serta meningkatkan kerjasama dengan anggota B20 lainnya.
“Kita juga perlu bermitra dengan sektor bisnis untuk memastikan pemulihan yang lebih hijau. Tanpa dukungan keuangan yang nyata dan berkelanjutan, kita mungkin tidak dapat mencapai target 'emisi nol bersih global' pada pertengahan abad ini, di tahun 2060,” pungkas Menko Airlangga.(*)