JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Kota Jambi kembali menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Bertempat di BW Luxury Hotel, Rabu (23/3), Musrenbang kali ini mengusung tema besar "Pemantapan Pelayanan Publik selaras dengan peningkatan Perdagangan dan Jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif, inklusif dan berkelanjutan".
Hajatan tahunan perencanaan pembangunan di Kota Jambi itu selalu diwarnai dengan suasana dan inovasi baru. Mengusung konsep entertain, Musrenbang kali ini akan dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan dalam perjalanannya, akan banyak diwarnai dengan dialog interaktif bersama masyarakat serta stakeholder yang terkait dalam perencanaan pembangunan di Kota Jambi.
Kepala Bappeda Kota Jambi Suhendri mengatakan, seperti Musrenbang pada umumnya, Kepala Daerah menyampaikan rencana kerja secara lengkap dan komprehensif kepada masyarakat, karena banyak perencanaan di daerah lain yang terputus saluran komunikasinya, sehingga masyarakat dan stakeholder tidak mengetahui secara detail perencanaan di daerahnya.
"Penetapan program prioritas, tetap akan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan," jelas Suhendri.
Baca Juga: Kanal PT WKS Jebol, Banjir Landa Betara
Baca Juga: Pesawat China Eastern Airlines Jatuh, Adakah WNI yang Jadi Korban? Ini Penjelasan KBRI
Dia mengatakan, Musrenbang ini pada awalnya sudah dilakukan lebih dahulu dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kota Jambi. Sehingga, pelaksanaan Musrenbang tingkat kota, hanya tinggal pemantapan program yang telah diusulkan sebelumnya.
"Jadi mulai dari prosesnya, outputnya, maupun pelaksanaanya selalu terintegrasi. Jadi Musrenbang ini bukan sesuatu yang hanya seremonial belaka," katanya.
Dari hasil musrenbang melalui aplikasi e-Planning yang selama ini telah diterapkan di Kota Jambi, diterima sebanyak 3.124 usulan. Usulan tersebut telah mendapatkan "like" atau dukungan terbanyak langsung dari masyarakat, baik yang memberikan masukan, usulan kegiatan, maupun yang merespon usulan.
"Dari hasil evaluasi kami, partisipasi masyarakat melalui sistem e-Planning, terus meningkat setiap tahunnya dari sejak awal pertama kali dirilis," jelasnya.
Selain usulan tersebut, juga ada usulan nonfisik yang diterima. Contohnya seperti gaji guru Tahfidz, honor pemandi jenazah, petugas syara', dan lain sebagainya. Sementara untuk Pokok Pikiran (Pokir) dewan dari hasil reses ada sebanyak 606 usulan.
Baca Juga: Pilkades Serentak Muarojambi Tinggal Menghitung Hari
Baca Juga: Terjun dari Dermaga Pasar Angso Duo, Seorang Anak Laki-laki Dikabarkan Hilang
"Jadi total usulan secara keseluruhan hampir sekitar 5.000 usulan. Belum lagi top down, usulan OPD, dan lainnya," katanya.
Suhendri mengatakan, aturan main dari sistem perencanaan elektronik (e-Planning) ini, akan menumbuhkan rasa demokrasi dan interaksi antar masyarakat. Dimana, warga Kota Jambi yang sudah memiliki e-KTP dapat mengusulkan program pembangunan.