JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI – Polemik batu bara sepertinya memang sulit untuk diselesaikan. Meski saat ini sudah dialihkan masih saja terjadi hal negatif, salah satunya yakni tingkat kemacetan truk batu bara di jam-jam tertentu di wilayah Muaratembesi sampai ke Bulian, Kabupaten Batanghari di malam hari.
Ini juga diakui oleh Ismed, Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Kata dia, kemacetan tersebut terjadi karena pembatasan jam operasional. “Memang pengalihan jalur sementara ini belum optimal, kita mengakui itu,” kata dia, Selasa (18/1).
Baca Juga: Rp 35 Miliar Kelola Eks Pasar Angso Duo
Kata dia, nyatanya sampai saat ini kemacetan masih terjadi di wilayah Batanghari. Dia menyebutkan antrean batu bara ini tak bisa dihindari. Apalagi saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tengah mengatur truk muatan batu bara hanya boleh melintas pada pukul 18.00.
Kemudian kemacetan tersebut disebabkan karena, para sopir dan perusahaan tidak mengisi muatan dengan waktu yang pas. Mereka mengisi muatan di pabrik pada pagi atau siang hari. Sehingga, setelah mereka mengisi langsung melakukan perjalanan.
Ketika mereka sampai di Tembesi-Bulian, mereka tak bisa lewat karena waktu yang belum dibolehkan. Sehingga mereka berhenti atau parklir di pinggir jalan yang buat kemacetan. Sementara untuk parkir khusus batu bara di pinggir jalan masih belum disediakan.
Kemudian kemacetan juga terjadi karena banyaknya mobil muatan truk batu bara yang mencapai 3.500 mobil. Sementara waktu dan jam operasionalnya dibatasi. “Ini sulit untuk diatasi, karena banyak juga permintaan dari PLN yang membutuhkan batu bara dengan jumlah yang besar,” tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Tak Buka Rekrutmen CPNS 2022, Ini Alasannya
Dari jumlah ini juga ada mobil truk dengan muatan batu bara dari Palembang atau plat BG, karena jika untuk mobil truk dengan muatan Jambi saja, menurut Ismed tidak mencukupi, sehingga harus adanya mobil dari luar Jambi yang ikut dalam pe ngangkutan batu bara itu.
“Karena ini untuk memenuhi target dari PLN, karena sudah ada kesepakatan diantara mereka. Ini menyangkut hajat orang banyak juga bagi PLN yang melayani masyarakat Indonesia,” jelasnya. (slt)