JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Perpanjangan masa jabatan presiden, terus menjadi sorotan. Terakhir adalah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, soal keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal ini rupanya mendapat komentar dari politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Menurut Adian, untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu.
Pertama adalah, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR.
Menurutnya, jika hal ini digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen.
BACA JUGA: Pelantikan Pengurus DPD Pengurus Demokrat Jambi, AHY Ucapkan Terima Kasih ke Cikbur
BACA JUGA: Soal Kontroversi Paris Fashion Week, Reza Arap: Kami Tidak Tau Apa-apa..
Adian melanjutkan, partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden, saat ini menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi.
Sementara yang setuju hanya 187 kursi. Kedua, jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei.
Hasilnya, 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.
"Sementara menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Big Data disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak," ujar Adian dalam keterangannya, seperti dikutip fin.co.id, Sabtu 12 Maret 2022.
BACA JUGA: Menteri Agama Yaqut Rencanakan Rumah Ibadah Multi Agama
BACA JUGA: AJB Hadir di Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi
Adian menilai hasil Big Data yang dipaparkan Luhut dan Muhaimin sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik, karena disampaikan oleh politikus.
Selain itu, hasil Big Data yang dipaparkan tidak diikuti data pendukung lain.
Berbeda dengan hasil survei LSI yang dipaparkan secara lengkap. "Paparan hasil Big Data hanya disampaikan dalam pernyataan politikus tanpa publikasi resmi yang detail. Di semua media hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media, di mana 60 persen mendukung, 40 persen menolak."