Akun @KtkungTmnSndiri menambahkan: "Jgn pake Ansor lah. Ansor itu sahabat nabi yg dg senang hati menyambut dakwah. Ganti jadi Gerakan Pembenci Dakwah. Ustad Syafiq ini orang salafi, dukung pemerintah 100%, ga pernah demo. Ga mungkin radikal."
BACA JUGA: Miris, Orang Tua di Pemenang Barat Buang Bayi, Warga Temukan Sudah Tak Bernyawa
Ada pula warganet yang mengkritisi terbitnya surat Ansor tersebut.
"Ini Ansor seperti melebihi Bupati, Kapolres, Dandim, Kepala Kemenag bisa2nya dia menyuruh begitu.Kalau ke 4 instansi ini menyetujui Ansor berarti ke 4 instansi ini tunduk sama Ansor," tulis @GincuMerah8.
Hal senada juga disampaikan akun @AdiAdimsamin.
Dia menulis: "Apa syahadat ustad Basalamah nggak sama dengan syahadat nya org ansor itu??? Sampai bgitunya mreka?? Hanya bertanya saja."
Netizen menilai isu agama saat ini sangat sensitif. Sesama umat Islam sebaiknya saling tabayun dan bersatu.
"Yg jelas umat islam saat ni sudah dipecah belah. Miris melihat ini semua,sesama muslim saling sikut bukan saling rangkul dan jika ada yg salah diingatkan. Tak ada lagi figur yg bisa mempersatukan umat. Jika organisasi diatas segalanya orang yg beda dianggap salah dan lawan," tambah @HudLatif.
BACA JUGA: 1 Korban Meninggal Musibah Longsor di Areal Tambang PT KIM Ditemukan
BACA JUGA: Tangis Eli Pecah, Saat Terima SK Guru Kontrak dari Disdikbud Merangin
Netizen juga mempertanyakan alasan penolakan Ustadz Syafiq Basalamah.
"Harusnya disebutkan alasannya knp acara itu harus ditolak. Ato dtglah ke acara itu. Ikuti mulai dari awal sampai akhir. Terutama tausiyahnya. Kalo ada yg tdk benar, oklah dihentikan. Tp kalo ujug² lgsg ditolak kan aneh? Emang sapa kalian bisa²nya sombong di atas bumi Allah ini?" tukas @IraSamsudin.
Seperti diberitakan, ciri dan strategi penceramah radikal yang dilontarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan.
Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah menilai, apa yang dilakukan BNPT telah sesuai.
Yakni dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menanggulangi terorisme.