JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI – Bebebapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana menemui Dirut PT Pertagas Niaga, yang bertanggung jawab terkait jaringan gas (jargas) di Kota Jambi. Salah satu tujuannya, mengupayakan pengambil alihan pengelolaan jargas ke BUMD Siginjai Sakti milik Pemkot Jambi.
Saat ini pengelolaan jargas masih dilakukan oleh PT Jambi Indonesia Internasional (JII). Namun memang, masih menemui sejumlah kendala. Seperti banyaknya jargas yang belum dialiri gas.
"Dengan adanya PT Siginjai Sakti, kita bakal lebih dekat dengan konsumen, dan biayanya bisa ditagihkan secara reguler. Kerusakkan juga bisa langsung diperbaiki," sebutnya.
Dari hasil pertemuan itu, Maulana meminta agar tekanan gas pada jargas di Kota Jambi bisa ditingkatkan dan telah ada kesepakatan mengenai hal itu. “Dari 17 ribu baru 12 ribu jargas yang hidup. 5 ribu lagi bermasalah. Karena sistem tekanan regulasi yang unik. Jadi kesepakatannya ada penambahan tekanan gas, sehingga sampai ke ujung jargas cukup,” kata dia.
Tak hanya itu, pada tahun mendatang juga, berkat lobian yang baik, jargas akan ditambah 10 ribu sambungan pada 2022 mendatang. “Saya sampaikan jargas rumah tangan sangat dibutuhkan bagi mereka yang kurang mampu. Bisa disuplai 24 jam, biaya murah dan tidak antre dan bis amenjangkau rumah-rumah di perbatasan,” kata dia.
Untuk jargas yang putus, Maulana menyebutkan akan berkolaborasi dengan PUPR Kota Jambi untuk dapat dipasang. Mengenai distribusinya sendiri, lanjut Maulana akan melanjutkan dengan jargas yang sudah ada. Sehingga nantinya ke depan semakin berkembang.
“Untuk kerja sama (pengelolaan, red) masih dikaji. Tapi kita sudah kita sampaikan, apa yang bisa kita lakukan nantinya dengan BUMD Siginjai Sakti,” tukas Maulana.
Sebelumnya, jargas ini sempat disoal anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang memberikan interupsi usai gelaran Paripurna beragendakan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi terkiat rancangan APBD-P tahun 2021.
Mengingat BUMD Siginjai Sakti milik Pemkot Jambi telah dibentuk, Kemas Faried Alfarelly menanyakan, apakah kedepannya Jargas ini menjadi skala prirotas utama Pemkot Jambi guna juga menyumbang PAD tahun 2022 atau ada langkah lain terkait solusinya.
Sebab dijelaskan Faried, dari belasan ribu Jargas di Kota Jambi, menurutnya hanya sekitar 7 ribu Jargas saja yang menyentuh dan bisa dimanfaatkan. Menurutnya pula, berkaca dari persoalan di masyarakat bahwa, Jargas di Kota Jambi belum lah optimal dan bukan menjadi solusi yang baik bagi kebutuhan UMKM di masyarakat level terendah terkait dengan gas.
“Saya mengira, Jargas kemarin menjadi solusi. Tapi ternyata menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Makanya kita pertanyakan,” terang Faried. Termasuk rencana pengambil alihan pengelolaan Jargas oleh Pertagas dengan BUMD Provinsi Jambi, PT Jambi Indonesia Internasional (JII) haruslah dipikirkan secara matang.
“Kita lihat pak Wali masih berupaya dengan Kementerian. Karena memang, JII sebagai operatornya harus diambil alih dulu. Kalau tidak diambil alih, percuma. Sama saja PAD nya tidak masuk ke Kota Jambi,” tukasnya. (zen/rib)