MERANGIN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kelangkaan minyak goreng masih saja terjadi di Kabupaten Merangin. Bahkan Pemkab Merangin mencatat masih kekurangan minyak goreng mencapai 40 ribu kilogram per minggunya.
Hal ini seperti diungkapkan Sekda Fajarman usai menggelar rapat terkait kenaikan sembako dan juga kelangkaan Minyak Goreng (Migor) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin 7 Maret 2022.
Kata Fajarman, kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Merangin itu disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari sistem distributor minyak goreng sampai pada kekurangan pasokan minyak goreng itu sendiri.
"Ternyata saat ini minyak yang masuk di Kabupaten Merangin baru 60 ribu kilo perminggu. Dengan angka tersebut saya menilai belum mampu untuk mengurai kelangkaan minyak itu sendiri," ungkap Fajarman.
Baca Juga: Wali Kota Jambi Fasha Beri Penghargaan ke Sejumlah OPD, Ini Pesan yang Disampaikannya
Baca Juga: Pemprov Jambi Siapkan 3.000 Kuota Beasiswa
Selain faktor kurangnya pasokan minyak goreng, kelangkaan minyak juga disebabkan belum tersedianya distributor resmi. Sehingga minyak goreng yang diharapkan itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng itu sendiri.
"Misalnya kita Merangin mendapatkan 60 ribu liter perminggu. Karena penampungnya tidak ada otomatis yang 60 ribu itu dipasok dua sampai tiga kali, jadi ini juga menjadi faktor minyak goreng itu terbatas," beber Fajarman.
Selain itu Fajarman memprediksi kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Merangin mencapai 100 ribu liter perminggu. Hal ini dilihat dari banyaknya minyak yang dipasok belum mampu memenuhi kebutuhan pasar itu sendiri.
"Jadi kita masih kekurangan minyak goreng itu mencapai 40 ribu kilo perminggu. Kekurangan ini nanti akan kita laporkan ke Provinsi Jambi agar pasikan minyak kita bisa lebih banyak lagi," sebutnya.
Baca Juga: Tahun Ini Tak Ada Refocusing Lagi, Pemprov Jambi Bisa Jalankan Program dan Infrastruktur
Baca Juga: Kasipers Kasrem 042/Gapu Tegaskan Jadi Tentara Tidak Dipungut Biaya
Selain itu kata Fajarman, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk mendata jumlah KK dalam satu keluarga. Hal tersebut agar pasokan minyak nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
"Misal di dalam satu rumah itu ada berapa KK. Nah dari situ kita bisa menilai kebutuhan minyak dalam satu KK itu berapa sehingga diharapkan data itu real sesuai kebutuhan, sehingga kelangkaan minyak itu tidak terjadi lagi," harapnya. (min/zen)