JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI – Dalam pembentukan pansus dari Build Operate Transfer (BOT) dan konflik lahan di DPRD Provinsi Jambi, rupanya sebelumnya tak sepenuhnya semua fraksi sepakat. Mereka yang tak sepakat atau menunda usulan pansus tersebut beranggapan masalah ini belum dianggap prioritas.
Fraksi Demokrat, meminta untuk menunda pembentukan pansus. Fauzi Ansori ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi mengatakan, tugas dewan yakni sebagai pengawasan. Kemudian sisa tahun anggaran, hanya tinggal empat bulan, sementara efektifnya tinggal tiga bulan.
Alasan lainnya, pengesahan APBD 2022 ini akan diketuk palu pada 30 November. Sementara ada agenda yang mendesak yakni penyampaian rancangan KUA PPAS, selanjutnya pembahasan RPJMD Gubernur Jambi yang baru.
“Semua ini kan butuh waktu. Harus konsentrasi penuh. Jadi jika membuat pansus maka konsentrasi akan terpecah, ini juga belum menjadi skala prioritas,” kata dia, Selasa (31/8).
Selanjutnya, DPRD juga akan membahas perubahan anggaran, karena ada refocusing selanjutnya ada pembahasan perda yang belum diselesaikan. Kata dia, Demokrat bukan berarti tak setuju, akan tetapi menunda pembentukkan pansus. “Agar DPRD bisa mengerjakan sesuatu dengan fokus yang diprioritaskan,” tambahnya.
Lanjutnya, masih ada tugas pokok yang wajib diselesaikan. Kata dia, memang untuk pansus ini sangat penting untuk penyelesaian BOT yang ada di Pemprov Jambi. Ini merupakan peningkatan atau kerjasama untuk meningkatkan PAD di Pemprov Jambi. Kemudian, ada konflik lahan yang belum terselesaikan.
“Maksud kami, partai Demokrat ini menyiapkan waktu yang cukup panjang, sehingga kita bisa fokus membahasnya,” sebutnya. Namun, dengan adanya lima fraksi yang tetap menyetujui adanya pembentukkan pansus tersebut, sehingga partai Demokrat juga menyetujui itu.
“Kita tetap mengusulkan anggota untuk pansus itu, tapi di luar anggota banggar, agar ini benar-benar terfokus dalam penyelesaian BOT yang ada di Jambi” tandansya. Juanda, perwakilan dari Fraksi PKB mengatakan, masih ada tugas pokok yang belum terselesaikan. Sehingga untuk membentuk pansus BOT tersebut butuh waktu yang panjang, sementara ini waktu yang ada sangat mepet.
“Jadi tinggal tiga bula sisa waktu yang ada saat ini, pokoknya kita rapatkan dulu lagi untuk pansusnya, jadi kalau menyelesaikan persoaln tak mungkin. Ada skala prioritansya. Pokoknya tetap kita kerjakan. Karena persoalan BOT ini ada yang berat, ada juga yang ringan,” jelasnya.
Partai PKB menyepakai ini karena banyaknya mayoritas partai yang menyetujui pembentukan pansus tersbut. “Kita tetap berkecimpung, dan kita akan menurunkan personel dari PKB untuk masuk dalam anggota pansus,” sebutnya.
Selain itu juga, dari partai PKS di DPRD Provinsi Jambi yang awalnya juga menyatakan untuk menolak untuk pembentukkan pansus itu. “Karena belum menjadi prioritas lah,” singkat Suprianto ketua fraksi PKS.
Meski demikian, dia juga menegaskan akan tetap berkecimpung dalam pansus penyelesaian BOT yang ada di Pemprov Jambi ini. “Kita tetap sama dengan mereka, kita akan menurunkan anggota fraksi untuk masuk ke pansus,” tandansya.
Diketahui sebelumnya, ada lima fraksi yang sepakat untuk pembentukkan pansus, yakni PDIP, fraksi Golkar, fraksi PPP dan Berkarya, fraksi Gerindra, dan fraksi Hanura Nasdem. Sementara untuk yang minta untuk menunda yakni fraksi Demokrat, fraksi PKB dan fraksi PAN. Sementara yang menolak yakni fraksi PKS.
Untuk pembentukkan pansus ini, guna menyelesaikan polsemik atau persoalan carut marut dalam pengelolaan BOT yang ada di Pemprov Jambi. Seperti pengelola pasar angso duo, JCC, WTC dan lain sebagaianya. (slt)