JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI - Sejumlah warga Kota Jambi mendatangi Komisi III DPRD Kota Jambi, Jumat (27/8). Mereka meminta agar pengetatan PPKM tidak lagi diperpanjang. Hafizi, salah satu warga mengatakan, pengetatan ini terkesan percuma.
Menurut mereka, penyekatan yang dilakukan di perbatasan kota, seperti di Simpang Rimbo dan Pal X tak dijaga oleh petugas pada malam hari. "Saya buktikan sendiri, saat lewat pukul 20.00, tidak ada petugas yang memberhentikan mobil-mobil, truk dan sebagainya. Memangnya Covid-19 tidak ada di malam hari," ungkapnya.
Sementara, di dalam Kota Jambi ada penyekatan-penyekatan yang membuat warga harus mutar untuk ke tujuan. "Harusnya di luar itu yang diperketat, di dalam jangan," sebutnya.
Sementara itu, Endang Kuswardani, salah satu warga juga mengeluhkan adanya penutupan jalan di dalam Kota Jambi. Tujuan yang seharusnya dekat, menjadi jauh dan harus putar arah lantaran penutupan jalan itu.
"Fungsinya untuk apa? Kita minta penyekatan ini dicabut, dibuka semua yang di dalam kota. Efektifkan yang di batas kota, untuk warga luar daerah yang mau masuk," katanya.
Seperti pengemudi truk dari luar, lanjut dia, seharusnya wajib divaksin, namun faktanya saat di penyekatan, tak ada petugas yang memeriksa. Truk bebas melintas saat malam hari. "Kita minta kepada dewan, agar dapat menyampaikan hal ini kepada eksekutif. Ini suara hati sebagai perempuan dan emak-emak. Pengetatan jangan lah diperpanjang dan cabutlah penyekatan di dalam kota," keluhnya.
Tak hanya itu, dampak PPKM, kata dia juga sangat berpengaruh kepada anak-anak usia sekolah. Akibat pembelajaran daring, belajar menjadi tidak efektif. Banyak yang akhirnya kecanduan bermain gawai. "Kami jugo capek nak ngajarinnyo, kasihan anak-anak, dak masalah dibuka sekolah, pertemuan tatap muka. Kalau sakit, itu sudah kehendak yang kuaso," kata dia.
Menanggapi ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk menyampaikan bahwa pihaknya menerima baik keluhan dari warga. Hanya saja, pihaknya juga tak dilibatkan pada pengetatan PPKM ini. "Jadi, kita juga sama, kami tidak dilibatkan. Sekarang uneg-uneg warga kita terima, dan nanti akan dilaksanakan hearing dengan dinas terkait," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III, Joni Ismed menyebutkan warga tak hanya mengeluhkan soal longgarnya pengawasan terhadap penyekatan PPKM, namun juga keluhan soal masih adanya kerumunan di tengah PPKM. Seperti kerumunan saat vaksinasi atau pengambilan sembako.
"Ini menjadi masukan untuk kita juga. Kemudian, bantuan saat PPKM, juga ada yang menyarankan agar diberi vitamin juga, karena ini penting. Jadi, tidak hanya sembako," sebutnya.
Namun, untuk memutuskan soal PPKM tidak diperpanjang atau dihentikan, ini juga bukan perkara mudah. Karena pemerintah mengambil kebijakan dengan keputusan yang matang. "Bukan ujug-ujug buat kebijakan, tentu sudah ada kajian-kajian. Yang jelas aspirasi ini sangat bagus sekali, dan kita akan sampaikan ke eksekutif. Semoga dengan PPKM ini bisa berpengaruh pada penurunan jumlah positif Covid-19 dan zona kembali hijau, kehidupan pun normal," bebernya. (tav)