JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Provinsi Jambi kini berusia 65 tahun. Masih banyak tugas dan persoalan yang menjadi tugas rumah. Salah satunya kasus korupsi. Deputi V bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menkopolhukam RI, Irjen Pol Armed Wijaya, meminta Pemprov Jambi menghapus korupsi.
“Korupsi itu bisa menjadi penghalang pada pembangunan dan kemajuan di Provinsi Jambi. Ini tugas berat yang harus diselesaikan,” kata dia, saat menghadiri HUT ke-65 Provinsi Jambi, Kamis (6/1).
Armed mengatakan semua unsur pimpinan yang ada di Jambi, termasuk Gubernur Jambi, dan aparat penegak hukum harus komitmen agar Jambi bebas dari korupsi. “Kalau tidak ada komitmen, tentu sulit untuk membasmi korupsi di Jambi,” tambahnya.
Dari kacamatanya, saat ini Jambi telah ada perubahan untuk menuju kemajuan yang lebih baik. Mulai dari pembangunan infrastruktur dan lainnya yang terus berkembang.
Sementara itu, Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan, Provinsi Jambi merupakan urusan kedua di Sumatera pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 5,91 persen.
“Ini bisa menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memantapkan tata kelola pemerintahan,” kata dia. Apalagi saat ini masih dalam pandemi Covid-19, butuh kreativitas meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya.
Kata dia, pembangunan harus tetap dijalankan, seperti pelabuhan Ujung Jabung, pembangunan kawasan ekonomi dan lain sebagainya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Provinsi Jambi Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan mendukung pembangunan yang ada di Jambi seperti Pelabuhan Ujung Jabung. “Tapi jangan hanya mengejar transportasi saja, akan tetapi juga segi manfaatnya dan bisa memulihkan ekonomi,” kata dia.
Kemudian Gubernur Jambi Al Haris, tahun ini HUT Jambi ke 65 mengangkat tema Jambi Pulih dan Jambi mantap. Dalam hal ini pulih dari Covid-19. “Jangan lengah dan jangan lalai, tetap taati prokes agar Covid-19 tak menular,” kata dia.
Mantan Wakil Gubernur Jambi era almarhum Zulkifli Nurdin, Antoni Zeidra Abidin (AZA) mengatakan, rencana induk pembangunan Sungai Batanghari merupakan indikator bahwa Pemprov Jambi dan pemerintah pusat sudah ada sinergi untuk memperhatikan masa-masa yang strategis. Kata dia, kondisi Sungai Batanghari yang saat ini memprihatinkan harus segera dibenahi.
“Itu satu potensi yang besar untuk transportasi laut, dan Batanghari punya peranan yang besar, baik dalam sejarah Jambi maupun nasional,” katanya. Dengan pembenahan sungai terpanjang di Sumatera itu, berkaitan dengan aspek pertahanan, persatuan, dan ekonomi. Mengingat, zaman dahulu, kata dia sungai ini merupakan pelaluan ekspedisi Pamalayu dalam jumlah yang besar, sekira tahun 1275.
“Hari ini dihadiri secara langsung oleh Menhub. Artinya ini mendapatkan perhatian, tentu tidak lepas dari upaya gubernur Jami dan DPRD Provinsi Jambi, untuk memperhatikan usaha-usaha strategis,” bebernya. Lanjutnya, pembangunan pelabuhan samudera Ujung Jabung yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Kemudian, terkahir adalah soal infrastruktur jalan di desa-desa dalam kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan ada tugas besar bagi Pemprov Jambi. Khususnya dalam mengakomodir kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. "Provinsi Jambi, kami ingatkan ada tugas besar megakomodir kabupaten dan kota. Seperti sarana dan prasarana yang milik provinsi, dan menjadi tanggungjawab dari Pemprov Jambi," ujarnya. Namun kata Fasha, sejauh ini pihaknya juga mengapresiasi atas capaian vaksinasi di Provinsi Jambi yang terus meningkat. (slt/tav/rib)