Edi akan Panggil Fraksi PDIP yang Terlibat

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD Bungo. Pasalnya, mereka mengancam akan mogok kerja karena Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tak cair.

Kata Edi Purwanto, di tengan pandemi Covid-19 ini, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Bungo, itu tidak tepat. Meski, sudah ada klarifikasi dari Ketua DPRD Bungo bahwa itu hanya sekedar lucu-lucuan saja.

"Tapi bagi saya itu tidak tepat, itu tidak etis untuk melakukan itu," kata dia, Kamis (11/8). Lanjutnya, dirinya meminta agar kejadian seperti ini tak lagi terulang. Dengan kejadian tersebut, kepekaannya masih sangat kurang, apalagi ditengah pandemi Covid-19.

"Kita sangat prihatin dan sangat menyayangkan atas tindakan mereka, yang juga beredar luar," kata Edi Purwanto Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kamis (11/8).

Kata dia, tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD Bungo itu salah. "Tidak ada alasan untuk membenarkan video tersebut," singkatnya.

Kemudian, dalam video yang beredar luas, terkait mogok kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Bungo, ternyata juga ada dari fraksi PDIP. Atas hal itu, Edi Purwanto yang juga sebagai DPD PDIP Jambi bakal tindak tegas anggota DPRD Bungo dari fraksinya.

Edi akan memanggil para kader PDIP yang terlibat dalam video tersebut pada Jumat (13/8). "Bagi kader yang terlibat akan kita mintai keterangan di hari Jumat nanti" sebutnya.

Namun, Edi belum mengetahui secara pasti berapa anggota PDIP dalam video tersebut. Namun, pihaknya akan memberikan sanki pada anggota DPRD Bungo, yang merupakan dari fraksi PDIP.

"Partai akan memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan sesuai dengan AD/ART partai," tandasnya.

Sebelumnya, video anggota DPRD Kabupaten Bungo untuk mogok kerja viral di media sosial, pada Selasa (10/8) kemarin.

Berdasarkan penelusuran Jambi Independent, video tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun di aplikasi Tiktok.

Dalam rekaman, tampak ada beberapa anggota DPRD Bungo sedang berkumpul di sebuah ruangan rapat. Salah satu anggota dewan yang ada dalam video itu mengatakan, pihaknya tidak akan hadir jika besok, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atau uang perjalanan dinas tidak dicairkan. Namun, jika SPPD cair mereka akan hadir. (slt)

Sumber: