Jalur Khusus Masih Abu-Abu

Menurutnya batu bara ini permintaan nasional dan untuk mencukupi kebutuhan seperti PLN yang membeli batu bara dari Jambi ini. Pemda hanya bertugas untuk mengatur jalurnya truk batu bara supaya tertib dan tak makan banyak korabn jiwa.

“Saya rasa kalau aktivitasnya distop, malah menilbulkan persoalan baru lagi, karena sopir butuh hidup dan membiayai keluarganya, serta kebutuhan lainnya,” tambahnya.

Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kamaluddin Havis mengungkapkan, pihak perusahaan harus tertib untuk beropersi di Provinsi Jambi ini. “Banyak perut bumi Jambi yang dikeruk untuk keuntungan mereka, tapi mereka merawat jalan juga tidak mau. Ini yang harus diperhatikan,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam satu tahun hampir 17 juta ton batu bara pertahun yang bisa diambil, sementara bagi hasil dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih sangat sedikit. Dari retribusi saja masih jauh dari apa yang dibayangkan dari tambang batu bara ini.

“Kalau kita pikir-pikir tidak berimbang, ini yang kita minta kepada pengusaha untuk merawat jalan yang dilalui, kemudian sama-sama mengatur jarak dari mobil ke mobil agar tak menimbulkan kecelakaan,” sebut dia.

Saat ini banyak korban jiwa yang ditimbulkan oleh truk batu bara, kemudian jalan yang rusak akibat over kapasitas dari muatan truk batu bara tersebut. Terkait jalur rekayasa truk batu bara tersebut, Kamaluddin berharap bisa mengikuti kesepakatan yang telah dibuat.

“CSR kepada masyarakat setempat juga harus diberikan  dari perusahaan, karena mereka bisa terdampak. Jadi lewat di jalur tersebut juga pakai hati, karena banyak masyarakat di sana, dan jangan sampai ada korban jiwa lagi,” tegasnya. (slt/rib)

Sumber: