Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat di Kualatungkal menuju Fase Endemi

KUALATUNGKAL, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pada tahun 2020 s.d. 2021 lalu Pemerintah telah berusaha mengurangi dampak pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sebagai wujud dari kebijakan fiskal. Tidak mudah menjalankan kebijakan tersebut, apa lagi di tengah situasi ekonomi global yang juga tertekan karena pandemic Covid-19. Pemerintah harus melihat berbagai alternatif untuk menghasilkan kebijakan yang luar biasa (extraordinary) agar fokus pada aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta bantuan untuk UMKM.

Perppu no.1 tahun 2020, yang kemudian berubah menjadi undang-undang no.2 tahun 2020, adalah sebuah langkah luar biasa untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan hadirnya peraturan tersebut, relaksasi pun diberikan, defisit anggaran tidak lagi maksimal di angka 3 persen dari PDB, sehingga pengelolaan APBN untuk mengurangi dampak pandemi dapat lebih leluasa. Berdasarkan Nota Keuangan tahun 2022, pada tahun 2020 dan 2021 defisit anggaran naik masing-masing pada level 6,14 dan 5,82 persen dari PDB.

Lalu bagaimana kondisi perekonomian di Kab. Tanjung Janbung Barat dan Kab. Tanjung Timur selama periode tersebut? Berdasarkan publikasi BPS tahun 2022, kedua Kabupaten tersebut mengalami konstraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2020, sebelum kembali membaik di tahun 2021. Tanjabtim. Pada tahun 2020, dimana pertama kalinya Pandemi hadir, Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim masing-masing mengalami kontraksi sebesar minus 0,60 dan minus 3,92 persen, sebelum akhirnya pada tahun 2021 rebound pada level 1,36 persen dan 0,13 persen.

Padahal jika melihat kondisi 5 tahun kebelakang sebelum Pandemi, pertumbuhan ekonomi kab. Tanjabbar dan Tanjabtim selalu positif, rata-rata berada pada level 4,61 persen dan 2,94 persen.

Pada tahun 2022 ini kondisi perekonomian akan sangat terkait dengan keberhasilan penanganan Covid-19, konsumsi masyarakat yang semakin membaik, dan ekonomi global yang positif. Kondisi pandemi yang berangsur membaik menuju endemi, telah memberikan kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial yang berdampak pada sisi ekonomi.

Di Kuala Tungkal sendiri kondisi tersebut terlihat dengan semakin ramainya pusat perbelanjaan, meningkatkanya gerai-gerai baru UMKM, serta mulai diberlakukannya Car Free Day pada setiap hari Minggu. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat untuk meningkatkan kinerja perekonomian Kuala Tungkal pada tahun 2022 ini.

Walaupun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sudah mulai pulih, Pemerintah masih menempatkan konsumsi masyarakat sebagai sebagai salah satu faktor penguat kinerja ekonomi, salah satunya, melalui penyempurnaan program perlindungan sosial. Salah satunya terlihat dari kebijakan pemerintah yang masih mengalokasikan minimal 40 persen dari Dana Desa untuk mendanai program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam mendukung program tersebut, berdasarkan data yang dioleh dari omspan, KPPN Kuala Tungkal sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Kuala Tungkal, sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022, telah mencairkan lebih dari 35 persen dana BLT, atau sebesar Rp22,4 miliar yang disalurkan kepada 17.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan mayoritas profesi sebagai petani, nelayan, buruh, serta pedagang dan UMKM.

Selain itu, dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat KPPN Kuala Tungkal juga akan menyalurkan gaji ke-13 kepada 12.501 ASN sebesar lebih dari Rp54,7 miliar. Melalui penyaluran dana tersebut, diharapkan terjadi penguatan aktivitas ekonomi di Kuala Tungkal, yang sampai saat ini masih didominasi oleh para pelaku UMKM.

Dengan penyaluran tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi untuk Kab. Tanjabbar dan Kab.Tanjabtim dapat terus semakin membaik seiring semakin bertumbuhnya laju perekomomian Provinsi Jambi yang pada kuartal I 2022 pada level 4,64 persen.

Pada sisi konsumsi pemerintah, tahun 2022, berdasarkan Nota Keuangan tahun anggaran 2022, belanja pemerintah lebih diprioritaskan pada peningkatan efisiensi pelayanan publik dan upaya memperkuat kualitas belanja (spending better), termasuk melalui digitalisasi, mengingat tahun 2023 nanti relaksasi defisit fiskal harus sudah Kembali pada level 3 persen, sebagaimana diatur dalam UU no 2 tahun 2020.

Dalam mengelola pagu belanja lingkup Kuala Tungkal sebesar Rp. 730,5 miliar, KPPN kuala Tungkal berupaya mendukung perbaikan kualitas belanja yang semakin baik. Hal ini terlihat dari implementasi Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bagi 51 Satuan Kerja lingkup Kuala Tungkal. Implementasi IKPA mendorong seluruh Satker untuk terus memperbaiki kualitas kinerja belanja dengan indikator pada kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Selain itu, dalam mewujudkan spending better, seluruh masyarakat harus menyadari pentingnya pelaksanaan APBN dalam pembangunan. KPPN Kuala Tungkal mulai melakukan kerja sama dengan universitas dan sekolah-sekolah di Kuala Tungkal sebagai langkah awal edukasi terkait APBN kepada masyarakat.

Akhirnya Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan KPPN Kuala Tungkal tidak hanya berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi, baik di Kab. Tanjabbar maupun pada Kab. Tanjabtim, pada tahun 2022 ini. Namun pada sisi yang lain juga turut menjaga dan mendukung keberlanjutan fiskal dalam rangka mengembalikan defisit di bawah 3% PDB melalui peningkatan kualitas belanja.

Penulis: Kepala Seksi Veraki, KPPN Kuala Tungkal, Luqman Elhakim

Sumber: