Wabup Nias Barat Usulkan 3.000 Honorer Jadi PNS Imbas Honorer Dihapuskan

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia sudah menyiapkan solusi untuk honorer.

Solusi yang dilakukan Era untuk honorernya yakni mengangkat honor yang ada di Nias Barat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini dilakukannya karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus honorer.

Di Nias Barat, ada 3.000 honorer. "Jangan dialihkan ke PPPK atau outsourcing karena anggaran Pemda tidak cukup," katanya Kamis 7 Juli 2022.

BACA JUGA:Polda Jambi Limpahkan 3 Tersangka Penipuan Berkedok Investasi, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

BACA JUGA:Pengakuan Meli Dedi, Penyanyi Lagu Sikok Bagi Duo, Berikut Penjelasannya

Dikatakan Wabup bahwa Menpan RB menyiapkan skema baru untuk menghapus honorer. Ini juga sudah dituang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB.

Era mengusulkan untuk mengangkat 3.000 honorer di Nias Barat melalui Keppres sebagai daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) dan masuk daerah miskin. Sudah sepantasnya diberikan kebijakan khusus.

"Kalau tiga ribu honorer di Nias Barat tidak bisa diangkat PNS, untuk apa Keppres itu. Semoga pemerintah bisa mengabulkan permintaan kami," tambahnya.

Era Era Hia mengatakan, dampak kebijakan tersebut bukan hanya terhadap honorer itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas.

BACA JUGA:Jasa Raharaja Jambi Hadir Melindungi Warga Koto Kandis Tanjung Jabung Timur

BACA JUGA:Personel Tim Gabungan Polda Jawa Timur Jemput Paksa Putra Kiyai Tersangka Pelecehan Seksual

"Saya ngeri membayangkan kalau sampai kebijakan penghapusan honorer ini dilakukan," kata Wabup Era.

Pria kelahiran 19 Februari 1974 itu mengatakan, salah satu dampak yang akan terjadi adalah angka pengangguran makin tinggi.

Ketika pengangguran tinggi, tingkat kriminalitas akan terdongkrak sehingga stabilitas keamanan dan sosial terganggu.

Belum lagi, penghapusan honorer akan menyebabkan tingkat kemiskinan makin tinggi.

BACA JUGA:Honda Scoopy Milik Karyawan Istana Variasi Jambi Dicuri, Penyebabnya Bikin Nyesek

BACA JUGA:BNN Lubuk Linggau Tes Urine Meli Dedi, Penyanyi Lagu Sikok Bagi Duo, Ini Hasilnya

Saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Barat mencapai angka 26,42 persen.

Jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,49 persen Sumut. Juga secara nasional sebesar 9,71 persen.

"Bukan hanya Nias Barat yang sangat dilematis menghadapi ini, tetapi daerah lainnya juga, makanya harus ada solusi sebelum "bencana" besar terjadi," tusolusi.

Dikatakan, Kabupaten Nias Barat tengah menghitung jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dan anggaran.

BACA JUGA:Hukum Serta Keutamaan Berkurban Saat Hari Raya Idul Adha

BACA JUGA:New Calya Tampil Lebih Sporty dan Dilengkapi Fitur yang Semakin Advance

Jika melihat pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp 17 miliar akan sulit bagi Pemkab Nias Barat mengalihkan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), apalagi outsourcing.

PPPK dan outsourcing, kata Wabup Era, paling dihindari Pemda karena menimbulkan biaya tinggi.

Bagi daerah miskin seperti Nias Barat, berat memilih jalan tersebut karena harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara, lanjutnya, belum banyak industri yang beroperasi di Nias Barat.

BACA JUGA:Toyota New Calya, Dominator Entry MPV Hadir Lebih Elegan dan Nyaman

BACA JUGA:Pondok Pesantren Zulhijjah Muara Bulian Terbakar, Para Santri Diungsikan

Para lulusan perguruan tinggi langsung bekerja sebagai honorer karena itu satu-satunya tempat yang bisa menampung mereka.

"Indomaret dan Alfamart saja enggak ada lho di Nias Barat, apalagi industri. Makanya jadi honorer itu satu-satunya solusi mengatasi pengangguran," terangnya. (slt)

Sumber: