Polri Tolak Surat Pengunduran Diri Ferdy Sambo, Tunjangan dan Hak Pensiunan Sirna

Pengajuan banding Sambo merupakan upayanya dalam menolak pemecatan tidak dengan hormat.

"Namun mohon izin sesuai dengan Pasal 69 Perpol 7/2022 izinkan kami mengajukan banding. Apapun putusan banding kami siap untuk melaksanakan," ucap Sambo.

BACA JUGA:Konsumsi Suplemen Vitamin Berlebihan Tak Dianjurkan, Ini Bahayanya 

BACA JUGA:Rapat Koordinasi Bahas Inflasi di Jambi, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pengusaha Jangan Timbun Barang

Sejak diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), maka ada waktu satu hari lagi bagi Sambo untuk pengajuan banding pada Senin 29 Agustus 2022.

PTDH Polri telah diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PTDH merupakan pemutusan masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu.

Disebut pada Pasal 107 bahwa pejabat Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

BACA JUGA:Tragis! 3 Orang Digilas Truk di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi, 1 Tewas di Tempat 

BACA JUGA:Heboh!! Beredar Video Syur 10 Detik Anggota Dewan di Kamar Hotel..

Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat.

Seorang anggota Polri dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa PTDH secara otomatis, anggota yang dipecat tidak akan mendapat hak pensiun.

Melalui pemecatan ini Sambo harus melepas berbagai macam fasilitas termasuk gaji dan tunjangan yang tak sedikit saat dirinya menjabat Kadiv Propam Polri.

Sehingga, dengan putusan pemecatan tersebut suami Putri Candrawathi itu tidak akan dapat gaji, tunjangan, serta hak pensiun.(Dimas/Disway.id)

Artikel ini juga tayang di Disway.id, dengan judul Surat Pengunduran Diri Ferdy Sambo Ditolak Polri, Tunjangan dan Hak Pensiunan Sirna

Sumber: disway.id