HMI Cabang Sarolangun, Mengutuk Keras Keputusan Pemerintah Menaikan Harga BBM

SAROLANGUN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang SAROLANGUN, mengutuk keras atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM.

Ketua umum HMI Cabang Sarolangun, Debi Kurniawan mengatakan, Pemerintah mempertontonkan akrobat kekuasaan otoriter di awal-awal pemulihan ekonomi rakyat, setelah melewati pandemi covid-19 yang menguras banyak mata pencaharian rakyat.

Ia menilai, keputusan presiden menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang banyak digunakan di kalangan masyarakat ekonomi rendah, dianggap sebagai keputusan yang tidak tepat di tengah himpitan ekonomi rakyat ini.

Kata dia, hal ini akan semakin memperpanjang garis kemiskinan di Indonesia. 

BACA JUGA:48 Dealer Honda di Provinsi Jambi Rayakan Harpelnas 2022 

BACA JUGA:Imbas Kenaikan Harga BBM, Ongkos Travel Bungo-Jambi Naik Rp30.000

Lanjut dia, dilihat pada september 2021, data BPS secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.187.756 rumah tangga miskin per bulan.

Namun, hasil putusan presiden menaikkan harga BBM jenis pertalite yang dianggap hasil dari pertimbangan yang serius dengan alibi pemerintah telah berusaha secara maksimal dengan mengalihkan subsidi BBM ke masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial.

"Apakah pemerintah serius dengan ucapannya akan membantu masyarakat miskin? Menarik subsidi dan menggantikan dengan bansos? Saya pikir keputusan ini keliru dan sangat menindas rakyat kecil hari ini," katanya, Selasa 6 September 2022.

Lanjutnya, dengan pemberian bansos sebagai dalil pengalihan yang tidak masuk logika. 

BACA JUGA:Sandiaga Uno Sebut AKI Mampu Tingkatkan Omset dan Mendorong Penciptaan 1,1 Juta Lapangan Pekerjaan 

BACA JUGA:Airlangga: Ekonomi Biru Jadi Penarik Sumber Pendanaan Baru

Bansos yang akan dibagikan di bulan ke dua secara langsung Rp 300.000 dan bulan selanjutnya, rencananya subsidi ini hanya berlangsung selama 4 bulan.

"Hal ini yang dianggap sebagai pertimbangan yang serius dalam membantu masyarakat miskin? Presiden dianggap tidak becus dalam menghadirkan solusi terkait problem yang dihadapi indonesia terkhusus Bahan Bakar Minyak (BBM)," sebutnya.

Sumber: