BPOM Terkesan Lepas Tanggung Jawab Atas Kasus Gagal Ginjal Anak

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kasus gagal ginjal akut pada anak hingga saat ini masih menghawatirkan orang tua.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta BPOM sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kasus ini.

Dikatakan Andre Rosiade angkat bicara menyikapi pernyataan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 November 2022 kemarin. 

Sebab, legislator Fraksi Gerindra itu melihat Penny berupaya lempar tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut ketika berbicara di raker dengan Komisi IX. 

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Parah, Oknum Guru SMPN 26 Kota Jambi Gunting Baju Sejumlah Siswa, Ini Penjelasan Orangtua Siswa

BACA JUGA:Pemkab Kerinci Buka Seleksi PPPK Guru, Simak Syarat dan Batas Pendaftarannya

Adapun, pernyataan Andre disampaikan saat Komisi VI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022 

"Saya tonton, BPOM benar-benar buang tanggung jawab," kata dia, Kamis. 

Andre merasa Penny dalam raker bersama Komisi IX berupaya melempar tanggung jawab terjadinya kasus gagal ginjal akut ke Kementerian Perdagangan. 

"Kalau nonton rapat Komisi IX kemarin, Kepala BPOM menyalahkan Menteri Perdagangan. Kan, itu yang terjadi," kata legislator Daerah Pemilihan I Sumatra Barat itu. 

BACA JUGA:Nasib Oknum Bidan dan Perawat Terciduk Bugil Harus Berurusan dengan Polisi hingga Dipecat

BACA JUGA:AHM Usung Tema Honda Kebanggaan Indonesia di IMOS

Andre merasa Penny malah menyoroti urusan impor obat-obatan yang menjadi kewenangan Kemendag saat raker dengan Komisi IX menyikapi kasus gagal ginjal akut seperti dikutip dari JPNN.com

Dia mengatakan Kemendag saat menerbitkan izin impor obat-obatan tidak bisa sembarangan. Lembaga yang kini dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menerima rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelum menerbitkan izin. 

Si Kementerian Perdagangan ini hanya mengeluarkan persetujuan impor kalau sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," ujar Andre. 

Menurut dia, BPOM seharusnya menyoroti kinerja internal seperti pengawasan peredaran obat-obatan menyikapi penyakit yang menyebabkan ratusan orang meninggal itu. 

BACA JUGA:Tips Simple Agar Data Smartphone Tak Dapat Dilacak

BACA JUGA:Viral Video Bugil Oknum Bidan dan Perawat saat Digrebek di Puskesmas

"Nah tiba-tiba, BPOM buang badan jauh banget ke Kementerian Perdagangan," kata Andre. 

Dia ke depan menyarankan dibentuknya rapat gabungan di DPR menyikapi kasus gagal ginjal akut. Toh, Penny sudah menyinggung Kemendag menyikapi penyakit itu. 

"Seharusnya jadikan momentum rapat gabungan, karena ini sudah lempar batu sembunyi tangan, di mana secara terang-terangan BPOM menyalahkan Kementerian Perdagangan," kata Andre. *