Pj Bupati Sarolangun Beberkan Upaya Penanganan Inflasi di Daerah

SAROLANGUN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID  - Upaya penanganan inflasi terus dilakukan, bahkan ditingkat daerah selalu dipantau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD). 

Rapat koordinasi antara pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama kepala daerah termasuk Kabupaten Sarolangun, terus dilakukan. Untuk memantau perkembangan inflasi di tingkat daerah.

Pj Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, Senin 29 Mei 2023 bertempat di Swiss- Belhotel Jambi, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 secara daring. 

Dalam kesempatan itu, Bachril membeberkan, upaya konkrit pemerintah kabupaten Sarolangun dalam penanganan inflasi di daerah. Diantaranya, dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sarolangun nomor 71/PSDA/2023.

BACA JUGA:Aniaya Istri hingga Harus Dibawa ke RS, Seorang Suami di Merangin Diamankan Polisi

BACA JUGA:Curi Motor dan Keroyok Pemuda di Jelutung, 4 Orang Termasuk Ibu Hamil di Kota Jambi Diamankan Polsek Jelutung

”Kondisi inflasi di Indonesia hingga akhir April 2023 ini mencapai 4,34 persen, sedangkan Provinsi Jambi mencapai 3,78 persen yang termasuk 10 Provinsi Terendah dalam angka inflasi Daerah,” bebernya

Dirinya mengklaim, bahwa sejumlah komoditi yang menyumbang tingginya angka inflasi di Indonesia termasuk juga di daerah Provinsi Jambi, dari sektor angkutan udara, beras, emas perhiasan, tarif kendaraan travel dan angkutan antar kota. 

Sementara, untuk komoditi penyumbang deflasi itu datang dari Cabai Merah, daging, ayam potong, ikan, cabe rawit, dan bawang merah.

Menurutnya, ada beberapa trik jitu dalam penangganan inflasi di daerah dan itu dianggap sangat strategis. Diantaranya, pertama melaksanakan operasi pasar murah. Kemudian pantau harga di pasar dengan cara sidak ke pasar dan distributor agar tidak menumpuk barang. 

BACA JUGA:Deretan Zodiak yang Suka Mengalah dari Pasangan Demi Kelanggengan Hubungan

BACA JUGA:Pelanggaran HAM Terhadap Tingkah Laku Remaja Genk Motor yang Meresahkan Masyarakat

Langkah ketiga itu, kata dia, bahwa butuhnya kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Poin ke empat, gerakan menanam. Merealisasikan biaya tak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dari enam langkat strategis itu, pemkab sudah melakukan 4-5 upaya tersebut. Untuk Kabupaten Sarolangun masuk daftar 208 pemerintah daerah yang telah melakukan 4 hingga 5 dari 6 upaya konkrit penanganan inflasi daerah,” ujarnya

Tidak hanya itu, upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 telah melakukan penguatan koordinasi antar stakeholder baik dari TPID Sarolangun, Satgas Pangan dan Forkompinda melalui Rapat Koordinasi TPID Kabupaten dan Provinsi hingga pusat.

Kemudian, kata dia, melakukan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Bengkulu dan Rejang Lebong, mengalokasi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi diantaranya pengembangan cabe merah sebesar Rp 986.108.000. 

BACA JUGA:Siap-siap, PPDB Tahun 2023 di Sarolangun akan Dimulai Bulan Juni, Catat Jadwalnya

BACA JUGA:Waduh....4 Shio Ini Berpotensi Jadi Pelakor Kelas Kakap, Suka Merusak Hubungan Orang Lain

Kegiatan operasi pasar sebesar Rp 308.700.000 dan Kegiatan pengendalian inflasi komoditi bawang merah, cabai merah dan telur sebesar Rp 180.466.000.

Selain itu, Pemkab juga berupaya untuk mengoptimalisasikan dana desa untuk ketahanan pangan. Sesuai Surat Bupati Sarolangun nomor 900/72/PMD tentang kegiatan ketahanan pangan dana desa tahun 2023.

”Fokusnya ke pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan. Maka kita minta OPD untuk melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui ketahanan pangan,” tutupnya. *