Dualisme Manajemen PT BBI Disorot, Aktivis Sebut Ada Dugaan Penghindaran Pajak, Polda Jambi Diminta Bergerak

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Isu mengenai dualisme kepemimpinan di dalam PT Bumi Borneo Inti (BBI) telah memicu kerusuhan sosial di masyarakat sekitar daerah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Tuntutan terhadap keadilan semakin meningkat, akibat adanya dugaan pelanggaran hukum dalam polemik di PT BBI yang hingga kini belum selesai.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat kembali menggelar protes dengan memasang spanduk di sepanjang jalan menuju gudang penyimpanan tambang batubara milik PT Bumi Borneo Inti (BBI).

Protes ini dipicu oleh klaim kepemilikan yang saling bertentangan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan antara PT BBI sebagai pemegang izin dan pihak lainnya.

BACA JUGA:5 Shio yang Tidak Pernah Mengeluh, Paling Kuat dan Tabah Menghadapi Rintangan, Tangguh Gak Ada Lawan!

BACA JUGA:V BTS Menyapu Tangga Lagu iTunes Di Seluruh Dunia Dengan Lagu 'Rainy Days' Dan 'Love Me Again'

Seperti yang terlihat di lapangan, spanduk tersebut bertuliskan, "Kami, masyarakat Jambi, mendukung Kepolisian Daerah Jambi dalam memberantas mafia tambang batubara ilegal dalam rangka PT. BBI??? Ungkapkan manajemen ganda PT. Bumi Borneo Inti, tegakkan hukum!!! Atau apakah masyarakat yang harus bertindak."

Kontroversi di dalam PT BBI semakin memanas, karena kedua belah pihak melaporkan satu sama lain kepada pihak berwenang, khususnya kepolisian.

Aktivis sosial dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sembilan Jambi, Jamhuri, juga angkat bicara mengenai isu dualisme kepemimpinan di dalam PT BBI ini.

Jamhuri menjelaskan bahwa protes masyarakat merupakan simbol dari cinta mereka terhadap negara dan seluruh elemen-elemen dalam negara, termasuk sumber daya alam, lembaga-lembaga negara, aparat penegak hukum, serta keuangan negara.

BACA JUGA:Wanita Harus Tahu! Nih 10 Penyebab Kanker Payudara, Nomor 6 Sering Dispelekan

BACA JUGA:Idaman Wanita Banget, Ini 5 Zodiak Pria Tampan dan Mempesona, Rapi dan Wangi

Masyarakat menduga adanya konspirasi atau kolaborasi di antara pihak-pihak terkait, dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan negara dalam bentuk pertambangan batubara di Kecamatan Sungai Gelam.

Selain itu kata dia, ada indikasi penyelewengan dan penghindaran pajak terkait kegiatan ini, dengan perkiraan mencapai ratusan miliar dari produksi batubara sebesar 250.000 ton.

Sumber: