Qodari Sebut 2 Alasan Kenapa Pilpres 2024 Harus Satu Putaran

Pilpres 2024 Sekali Putaran Dapat Memberikan Kepastian Politik dan Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi RI

 

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Gerakan Sekali Putaran (GSP) terus mendorong Pilpres 2024 berlangsung sekali putaran.

Hal itu dipercaya dapat memberikan kepastian politik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Ketua Umum GSP Muhammad Qodari menyebut 2 alasan objektif dan 2 alasan subjektif kenapa harus didorong Pilpres 2024 berjalan sekali putaran. 

Alasan objektif yang pertama, kata Qodari, Pilpres 2024 sekali putaran lebih menghemat waktu.

Dengan keluarnya hasil pemenang pilpres di Bulan Februari 2024 sebesar 50%+1 akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sehingga para pelaku ekonomi dan investor sudah memiliki kepastian untuk menjalankan aktivitas ekonominya dan tidak perlu harus menunggu sampai bulan Juni 2024.

“Kemudian nanti masyarakat akan segera bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain mau usaha, mau bisnis, trader di pasar saham bisa trading, IHSG diperkirakan tembus 8.000 tahun depan saya yakin itu bisa tercapai kalau selesai bulan Februari kalau selesai bulan Juni belum tentu,” ujar Qodari di acara diskusi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju bertajuk “Menakar Pilpres Satu Putaran: Sisi Ekonomi & Efisiensi Anggaran”, di Jakarta, dikutip Selasa 19 Desember 2023.

Alasan objektif kedua, kata Qodari, bisa menghemat keuangan negara sebesar Rp 17 triliun.

Anggaran sebesar itu lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk kebijakan atau program lain membantu masyarakat.

“Objektif yang kedua adalah bahwa ini akan hemat anggaran itu hemat 17 triliun bisa dipakai buat subsidi, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, subsidi energi hijau, bantuan pangan maupun pupuk bagi petani, dan seterusnya,” ucap Qodari.

Sementara terkait alasan subjektif pertama, Qodari menyebut akan memberikan kepastian politik sejak awal. Sehingga dapat menghindari terjadinya polarisasi ekstrem, karena pada putaran kedua hanya ada dua calon yang akan saling berhadapan.

Dikatakan Qodari, potensi polarisasi ekstrem itu akan muncul seperti pada Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 karena akan muncul isu-isu sara yang membelah masyarakat. 

Sumber: