PP 96 Selesai, RI Bakal Kuasai 61% Saham Freeport

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Indonesia sedang mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Hal ini diumumkan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Revisi tersebut bertujuan untuk memungkinkan pemerintah meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, dari 51% menjadi 61%.

Menurut Bahlil, revisi ini telah dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan akan memberikan penyesuaian serta percepatan dalam investasi yang berkelanjutan.

BACA JUGA:7 Doa Pembuka Aura Wajah Agar Bercahaya dan Berseri

BACA JUGA:Menang Mutlak di Pilpres, Vladimir Putin Kembali Jadi Presiden Rusia

"Negosiasi dengan Freeport telah selesai dan akan kita lanjutkan setelah revisi PP 96 selesai. Jika berhasil, potensi peningkatan kepemilikan saham Freeport di Indonesia menjadi 61% akan menjadi milik kita," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengonfirmasi bahwa revisi PP 96/2021 sedang dalam proses. Revisi ini terutama berkaitan dengan tenggat waktu pengajuan perpanjangan kontrak.

Sebelumnya perpanjangan IUPK baru bisa dilakukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir.

Relaksasi tenggat waktu pengajuan perpanjangan kontrak juga telah tertuang dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

BACA JUGA:Saat Menhan Prabowo Ngobrol dengan para Pekerja di IKN

BACA JUGA:Ini Penyebab Melonjaknya Harga Ayam Potong di Tanjab Timur

Arifin membeberkan perpanjangan kontrak untuk PTFI selama 20 tahun ke depan hingga 2061 mempertimbangkan banyak faktor. 

Dalam perjanjian baru, PTFI dijanjikan perpanjangan kontrak selama 20 tahun ke depan hingga 2061 dengan syarat perusahaan akan membangun smelter baru dan pemerintah Indonesia akan menambah saham sebesar 10% di PTFI.

Sumber: